jpnn.com - JAKARTA - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia mengutuk kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis premium menjadi Rp 8.500 dan solar Rp 7.500 perliter.
KAMMI akan turun ke jalan dan juga menyerukan kepada seluruh elemen gerakan mahasiswa di negeri ini untuk menggelar aksi menolak kenaikan BBM serta mengambil alih mandat Presiden.
BACA JUGA: Operazi Zebra 2014 Tampil Beda
"Atas nama rakyat Indonesia, KAMMI akan turun ke jalan, Selasa (18/11), untuk memaksa pemerintah JKW-JK mencabut kebijakan kenaikan harga BBM atau mundur dari jabatannya," kata Humas KAMMI Eko Wardaya, Selasa (18/11) dalam keterangannya.
Eko mengatakan, kenaikan BBM ini merupakan sebuah ironi di tengah turunnya harga minyak dunia yang bahkan menempus level terendahnya dalam empat tahun terakhir.
BACA JUGA: 2 WNI Ikut Wamil, Menlu Retno Panggil Dubes Singapura
Dia mengatakan, pemerintah tidak layak menyalahkan beban subsidi membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara defisit.
Menurutnya, penyebab defisit APBN bukan karena beban subsidi BBM saja. Melainkan juga karena penurunan target pendapatan negara yang tidak sebanding dengan kenaikan beban belanja negara. "Maka kami berkesimpulan alasan (pemerintah) itu mengada-ngada," tegasnya.
BACA JUGA: Pakar Hukum: UU MD3 Hanya Layak Disebut MD2
Soal pemerintah yang kembali menuding subsidi BBM tidak tepat sasaran karena dinikmati kalangan menengah ke atas juga dinilai tidak tepat.
Sebab, dampak dari kenaikan BBM akan menimpa pada semua kalangan, terutama menengah ke bawah. Bahkan saat harga BBM belum resmi dinaikkan hampir semua bahan pokok sudah merangkak naik.
Dia menyesalkan pemerintah tak juga berupaya untuk mencari langkah alternatif atau pun solusi lain. Meski beberapa tawaran solusi sudah diberikan oleh sejumlah Menteri Perekonomian terdahulu.
"Bahkan pemerintah mengakali dengan argumentasi mengalihkan subsidi ke sektor produktif," kecamnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rencana Jokowi Lelang Jabatan Dirjen Pajak Ditentang
Redaktur : Tim Redaksi