jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai pemerintah sedang menciptakan ketidakpastian pasar karena menunda pelantikan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK).
Kamrussamad mengaku menerima undangan pelantikan DK OJK yang acaranya dilaksanakan pada Selasa (24/5) hari ini. Namun, kata dia, agenda tersebut akhirnya diundur.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Apresiasi Program OJK Ini, Tutup Celah Investasi Bodong
"Kami minta pemerintah jelaskan alasan pembatalan pelantikan DK OJK. Apakah Keppres pengangkatan DK OJK 2022-2027 sudah diterbitkan?" kata Kamrussamad dalam keterangannya, Selasa (24/5).
Anggota Fraksi Partai Gerindra itu menilai penundaan seperti ini membuat pasar tidak senang.
BACA JUGA: MA Bebaskan Petinggi OJK di Kasus Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tidak Tinggal Diam
"Fenomena maju mundur ini menciptakan ketidakpastian di market, terutama pada tiga pilar industri keuangan, yaitu pasar modal, perbankan, dan IKNB (industri keuangan non-bank, red)," jelas dia.
Kamrussamad menyadari DK OJK periode sebelumnya berdasarkan Keprres No. 87/P.2017, berakhir pada 20 Juli 2022 nanti. Namun, dia menyatakan Presiden Jokowi berhak melakukan pelantikan DK OJK yang baru apabila Keppres 2022-2027 sudah terbit.
BACA JUGA: Gus Muhaimin Dorong Pimpinan Baru OJK Serius Mengawasi Praktik Investasi Bodong
"Keppres ini justru dapat membantu percepatan masa transisi berakhir dan membangun kepercayaan pelaku usaha industri keuangan," kata dia.
Oleh karena itu, Kamrussamad mendesak pemerintah segera melaksanakan pelantikan DK OJK. Tujuannya hanya untuk menyelamatkan kepercayaan pelaku industri keuangan. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Minta OJK Jadi Lembaga yang Kuat, Berwibawa, dan Fleksibel
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga