Kapolri Copot Kapolda Sumut

JAKARTA – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri ) Bambang Hendarso Danuri seperti tidak bisa mengelak lagi, untuk menindak tegas anak buahnya yang lalai dalam mengamankan aksi demontrasi di DPRD Sumatera UtaraSetelah melalui serangkaian pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyon dan  Menkopolhukam Widodo AS, akhirnya Kapolri mengumumkan pencopotan dua pejabat kepolisian di Sumut

BACA JUGA: Pemekaran Gagal Sejahterakan Rakyat

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Nanan Sukarna dan Kapoltabes Medan Anton Suhartono.  Kepastian pencopotan itu disampaiakn Kapolri usai rapat terbatas untuk membahas kasus Medan di Istana Presiden, Jumat (6/2)

Baik Kapoldasu maupun Kapoltabes Medan dinilai telah lalai sehingga aksi demo berujung anarki dan merenggut korban jiwa.”Akan ada penggantian dalam waktu yang tidak terlalu lama

BACA JUGA: DPR Balik Salahkan Pemerintah

Kapolda dan Kapoltabes Medan,” ujar Kapolri.

Menurutnya, pencopotan didasarkan pada laporan Inspektorat Pengawasan Umum  (Irwasum)Dari laporan Irwasum ke Kapolri, ternyata aparat di lapangan tidak melakukan tindakan secara professional.

Meski demikian Kapolri menegaskan bahwa pencopotan itu bukan karena tekanan politik ataupun desakan berbagai pihak seperti disuarakan para politisi Golkar

BACA JUGA: DPR Biang Kisruh Pemekaran

Pencopotan tersebut, kata Kapolri, merupakan sanksi yang perlu dilakukan karena aparatnya ada yang bertindak tidak professional.

“Ini bukan karena tekanan publik dan tekanan-tekanan yang bersifat poltikIni dilakukan karena kepentingan organisasi terkait profesionalisme dan secara transparan dan akuntable,” tandasnya.

Sementara presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai baik Poldasu maupun Poltabes Medan telah lalai“Saya menilai ada kelalaian pada tingkat kepolisian lokal.  Tentu ada sanksinya yang saya serahkan kepada Kapolri,” ujar Presiden.

Presiden juga menginstrukasikan kepada Kapolri agar penegakan hokum dilakukan kepada siapa saja yang terlibat dan disangka melakukan kejahatan seperti perusakan maupun kekerasan“Proses hukum terus berjalan, saya berharap penegak hukum tegakan hukum secara tepat,” tandasnya.(aj/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Tetap Dukung Pemekaran