Kapolri Jamin Akuntabilitas, Jika Freeport Ngasih 'Angpao' Lagi

JAKARTA - Mabes Polri tengah merampungkan audit internal terkait aliran dana pengamanan dari PT Freeport Indonesia yang kini ramai di perbincangkanSebuah tim dari Badan Pemeliharaan Kemanan (Baharkam) dan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri telah berada di Papua untuk meminta klarifikasi Freeport dan Polda setempat mengenai dana tersebut

BACA JUGA: KY Minta Data KPK Usut Kasus DL Sitorus

Kapolri Jenderal (pol) Timur Pradopo menyebut audit ini untuk mengevaluasi kembali format terbaik serta solusi kebutuhan anggaran pengamanan di lokasi-lokasi sulit seperti Papua.

"Saya kira semua menjadi evaluasi bagi kita bagaimana melengkapi kemudian memenuhi kebutuhanNanti kita anggarkan sekali lagi itu yang bisa kita lakukan yang optimal untuk mendukung operasi khususnya di tempat-tempat sulit," ujarnya di Mabes Polri, Jumat (4/11) siang.

Memang tambah Kapolri, sebaiknya dana-dana pengamanan Polri sepenuhnya ditanggung negara sebagaimana diatur undang-undang

BACA JUGA: Kaltim Minta Bagi Hasil Migas 70 Persen

Namun kelak,
jikapun setelah evaluasi kekuarangan anggaran masih terjadi serta mengharuskan Polri menerima dana pengamanan dari pihak ketiga seperti Freeport, Timur menjamin akuntabilitasnya.

"Saya kira itu yang terbaik bahwa kita bisa memenuhi, kalau pun toh nanti misalnya masih seperti ini, akuntabilitasnya sekali lagi bisa
dipertanggungjawabkan," tambah Timur.

Seperti diketahui, Polri disebut menerima anggaran pengamanan dari Freeport senilai USD 14 JutaDana ini kemudian dinilai dapat menganggu independensi Polisi di lapangan

BACA JUGA: ICW Kesulitan Minta Informasi Ke MA

Terlebih dalam kasus di Papua yang kerap menghadapkan Polri dengan masyarakat dalam sengketa dengan Freeport.(zul/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jamwas Eksaminasi Perkara ATM di Daerah