jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Desmond Junaidi Mahesa menyatakan sangat tidak adil kalau semua kesalahan atas terbakarnya hutan dan lahan dibebankan kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Kalau bicara kebakaran lahan dan hutan (karlahut), kita harus jujur melihatnya. Ini ekses sejak masa lalu juga. Pemerintahan Jokowi kan baru satu tahun," kata Desmond J Mahesa, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (20/10).
BACA JUGA: Menteri Marwan: Perlu Mengubah Makna Resolusi Jihad
Secara faktual lanjutnya, rakyat mestinya diberi tahu juga, pada era pemerintahan siapa izin-izin lahan untuk kebun sawit yang terbakar itu dikeluarkan? "Kalau pemerintahan sekarang, pasti belum ada izin perkebunan yang dikeluarkan," jelasnya.
Dari sisi waktu, menurut Desmond, berarti ini perizinannya terbit di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Persoalannya siapa menterinya. Menteri Kehutanan pertama siapa? Kalau periode keduanya si Zul (Zulkifli Hasan)," ungkapnya.
BACA JUGA: Begini Nih Jawaban Prasetyo Ketika Ditanya soal Isu Pencopotannya
Jadi sarannya, harus komprehensif juga melihatnya karena ini kan terkait juga dengan perizinan. "Sekarang si Zul Ketua MPR RI. Mana suaranya, mana suara SBY, ini kan harus kita bicara objektif. Kalau semua dibebankan ke pemerintahan Jokowi, kita tidak adil juga," tegasnya Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.
Dia menambahkan, sikap ini bukan karena dia tidak suka SBY. "Tapi ini masalah persoalan bangsa. Mana tanggung jawab SBY, mana tanggung jawab menteri-menteri terdahulu, atas perizinan yang tidak terfilter dengan baik. Pertanyaannya adalah ada apa dengan perizinan yang diberikan oleh Menhut terdahulu," pungkas anak buah Prabowo Subianto di Gerindra itu. (fas/jpnn)
BACA JUGA: KPK-Bareskrim Lomba Minta Data ke PPATK
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Paket Ekonomi Tahap V dari Jokowi-JK
Redaktur : Tim Redaksi