JAKARTA -- Data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dipublikasikan kemarin menyebutkan, selama 2010, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 23 perkaraEmpat diantaranya adalah kasus keuangan daerah yang jumlah kerugian negaranya mencapai Rp99,8 miliar.
Peneliti ICW Tama S Langkun dan Lais Abid menjelaskan, jumlah kerugian negara yang dicatat adalah angka kerugian negara yang sudah diputuskan pengadilan tipikor terhadap empat kasus
BACA JUGA: Kasus Sisminbakum Tunggu Hasil Telaah Putusan MA
Kasus dugaan korupsi APBD Langkat senilai Rp102,7 miliar belum dimasukkan sebagai data lantaran kasusnya belum disidangkan.Tama dan Lais menjelaskan, dari jumlah kasus yang ditangani di 2010, memang sama dengan 2009, yakni 23 kasus
BACA JUGA: KPK Tak Berani Rekrut Penyidik Sendiri
Potensi kerugian negara berdasar vonis hakim juga naik, yakni Rp619 miliar, dibanding 2009 yang Rp470,6 miliar.Dari 23 kasus itu, lima sektor korupsi terbesar adalah energi yakni Rp204 miliar (3 kasus), infrastruktur Rp146,1 miliar (3 kasus), keuangan daerah Rp99,8 miliar (4 kasus), kesehatan Rp93,4 miliar (3 kasus), dan perbankan Rp5 miliar (1 kasus)
"Pada 2010 sektor keuangan daerah dan bantuan masyarakat (bansos dari APBD, red), merupakan sektor yang paling banyak ditangani KPK," ujar Tama S Langkun dalam paparan hasil evaluasinya terhadap kinerja KPK di Sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta, Senin (7/3)
BACA JUGA: Basrief Ingin Lebur Jampidsus dan Jampidum
Namun, dilihat potensi kerugian negara, terbanyak dari sektor energi.Data yang dilansir ICW juga menyebutkan, kasus yang paling banyak menimbulkan kerugian negara adalah kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran yang melibatkan sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk mantan Dirjen Otda Kemendagri Oentarto Sindung Mawardi dan mantan Mendagri Hari SabarnoTotal kerugian negara Rp86 miliar
Kasus yang oleh ICW termasuk tiga besar, yakni kasus mark up proyek pembangunan jalan dari Palembang ke pelabuhan Tanjung Api-api pada 2005-2008 yang mencapai Rp60 miliarPeringkat pertama versi ICW, yakni kasus pengadaan dan pemasangan solar home system (SHS) pada Dirjen Listrik dan Sumber Daya Mineral pada 2007 dan 2008 yang nilainya Rp119 miliar.
Sementara, dari jenis aktor korupsi yang ditangani KPK sepanjang 2010, ICW mencatat, terbanyak adalah anggota DPR yang mencapai 26 orangMereka ini terjerat kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI dan terlibat damkar, seperti anggota
DPR dari Fraksi Partai Golkar yang mantan gubernur Riau, Saleh DjasitMenyusul kemudian pengusaha 8 tersangka, dan bupati/walikota 5 orang"KPK sudah mulai menangani kasus-kasus di pusat kekuasaan dengan tidak melupakan kasus yang terjadi di daerah, terbukti dengan penatapan tersangka terhadap lima kepala daerah, bupati/walikota," terang Tama Langkun(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Deponeering Bibit-Chandra Disoal Lagi
Redaktur : Tim Redaksi