"Pemilu Myanmar itu hanya sebagai kosmetik untuk mempertahankan kekuasaan junta militer, karena pesertanya hanya dari partai politik yang berafiliasi dengan militer
BACA JUGA: Disodori 57 Pertanyaan, Syamsul Arifin Kebingungan
Sedangkan partainya Aung San Suu Kyi, yaitu Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) tidak boleh mengikuti pemilu itu," tegas Eva K Sundari, di press room DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/11).Demikian juga halnya dengan ormas dan LSM yang mengontrol jalannya Pemilu Myanmar
BACA JUGA: BNP2TKI Anggap Majikan Sumiati Biadab
"Dengan demikian, Indonesia sebagai negara ASEAN harus berperan aktif, dengan cara merespon dan melakukan investigasi terhadap kecurangan Pemilu Myanmar, agar ada demokratisasi di negeri junta militer tersebut," katanya.Sementara anggota AIPMC lainnya, Lily Wahid, juga mengatakan bahwa Pemilu Myanmar itu hanya untuk memperpanjang kekuasaan junta militer
Lily juga mengungkapkan soal adanya puluhan ribu pengungsi di saat pemilu berlangsung, yang melewati perbatasan Thailand
BACA JUGA: KPK Sambut Baik Putusan PN Jakpus
"Ini bukti bahwa tekanan militer Myanmar sangat kuat," imbuhnya."Sikap resmi AIPMC ini akan disampaikan secara resmi ke Komisi I DPR, untuk selanjutnya menjadi sikap DPR dan pemerintah Indonesia untuk menolak Pemilu Myanmar tersebut," pungkasnya(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenakertrans Transmigrasikan 4.000 KK Korban Bencana
Redaktur : Tim Redaksi