Kawat Diplomatik AS Goyang Kekuasaan SBY

Bocoran Wikileaks Dibeber 2 Koran Australia

Jumat, 11 Maret 2011 – 11:42 WIB
Foto tampilan halaman depan The Age.

KUNJUNGAN Wakil Presiden Boediono ke Australia untuk membahas reformasi birokrasi yang korup disambut berita tidak mengenakkan bagi pemerintah IndonesiaDua koran berpengaruh di Australia, harian The Age dan Sydney Morning Herald, membuat headline tentang keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam melindungi pelaku korupsi, serta peran 'first lady' Ani Yudhoyono dalam mengeruk kekayaan.

Sumber laporan The Age dan Sydney Morning Herald adalah kawat diplomatik Kedutaan Besar AS di Jakarta yang dibocorkan Wikileaks

BACA JUGA: Dijadwalkan Diperiksa, Tjahjo Kumolo Tak Hendak ke KPK

Tak tanggung-tanggung, dalam berita itu disebutkan bahwa korupsi yang diminta untuk ditutup itu melibatkan Taufik Kiemas, politisi PDI Perjuangan yang juga suami mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri.

The Age edisi Jumat (11/3), menurunkan berita utama berjudul Yudhoyono 'abused power' yang memuat bahwa pada bulan Desember 2004, Kedubes AS di Jakarta melaporkan bahwa satu dari sejumlah informan politik yang paling bernilai, yaitu penasehat Presiden, TB Silalahi, meminta Hendarman Supandji yang saat itu menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk mengumpulkan bukti korupsi yang melibatkan Taufik Kiemas,

The Age menulis, tak berselang lama setelah terpilih menjadi Presiden menggantikan Megawati, SBY mengintervensi kasus korupsi yang melibatkan Taufik Kiemas
Figur penting di PDI Perjuangan yang kini menjadi Ketua MPR RI itu dilaporkan telah menggunakan kekuatannya untuk mengontrol PDIP yang menjadi partai peraih suara terbanyak pada Pemilu 1999, untuk menjadi makelar kasus

BACA JUGA: Swasta Berpotensi Leluasa Gusur Tanah Rakyat

Diplomat AS menyebutnya sebagai "kasus korupsi yang melegenda di masa kekuasaan Megawati."

Namun TB Silalahi yang dikenal sebagai orang dekat Istana memberi tahu Kedubes AS bahwa SBY secara pribadi meminta Hendarman agar tidak menjerat Taufik Kiemas
Karenanya, tak ada proses hukum terhadap Taufik Kiemas yang saat itu menjadi anggota DPR RI.

Dalam laporannya, The Age menyebut bocoran kawat diplomatik tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden SBY itu telah menusuk reputasinya sebagai politisi bersih dan tokoh pembaharu

BACA JUGA: Dikalahkan Bupati Bonbol, Mendagri Siapkan Banding ke PT TUN



Bocoran lain juga mengungkap bahwa SBY menggunakan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memata-matai sekutu ataupun rival politikMenurut tokoh intelijen senior Indonesia, SBY memerintahkan Kepala BIN, Syamsir Siregar agar memberi instruksi ke agen-agen BIN untuk memata-matai Yusril Ihza Mahendra saat melakukan kunjungan rahasia ke Singapura guna bertemu pengusaha China

Lebih jauh kawat diplomatik itu juga membeber peran Jusuf Kalla yang dilaporkan mengeluarkan jutaan dolar AS untuk menyuap para politisi Golkar pada kongres partai dengan agenda Pemilihan Ketua Umum GolkarTujuannya, untuk mengontrol Golkar yang menjadi pemenang pemilu legislatif 2004

Istri dan kerabat SBY pun turut disebut dalam bocoran itu sebagai pihak yang memperkaya diri sendiri melalui koneksi-koneksi politikAni Yudhoyono dan kerabatnya disebut menggunakan posisi sebagai first lady untuk mengeruk kekayaan dari posisi politik yang berpengaruhDi awal 2006, diplomat AS dalam laporannya menyebut Kristiani Herawati mencari keuntungan pribadi dengan menjadi makelar jabatan dan makelar proyek

Sejumlah kontak diplomat AS juga menyebut kerabat Ani Yudhoyono mulai membangun perusahaan untuk mengkomersilkan pengaruh politiknyaAni Yudhoyono digambarkan oleh diplomat AS sebagai orang di belakang layar yang berpengaruh dan sebagai "a cabinet of one" sekaligus penasehat Presiden yang tak bisa dibantah

Sekalipun SBY menang besar di Pilpres 2009, diplomat AS juga dengan cepat menyimpulkan bahwa SBY mulai rapuhKarena kemenangan yang kontroversial pada Pilpres 2009 dan seiring menurunnya popularitas, diplomat AS menilai SBY mulai lumpuh.

Di akhir laporannya, The Age menulis, SBY yang tak mau berisiko dengan sekutu di parlemen, media, birokrasi dan maupun civil society telah menghambat proses reformasi.(afz/ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Desakan Reshuffle Dinilai Tak Logis


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler