jpnn.com - Pengoperasian tol Malang–Pandaan alias Mapan bakal memunculkan masalah serius tidak diiringi rencana strategis dari tiga pemda di Malang Raya. Masalah apa dan bagaimana mengantisipasinya?
--
BACA JUGA: Ada Tol Mapan, Kejayaan Ekonomi Malang Raya Tinggal Menunggu Waktu
Warning perlunya kerja sama tiga kepala daerah itu disampaikan Dr M.R. Khairul Muluk SSos MSi dalam One Day Seminar yang digelar Jawa Pos Radar Malang-Universitas Brawijaya Selasa (23/4).
”Kalau akses masuk ke kota lancar, bisa jadi kendaraan akan menumpuk di dalam kota. Ini masalah baru,” ujar Muluk yang didapuk menjadi pemateri ketiga seminar bertajuk ”Tol Mapan: Solusi Baru, Harapan Baru, atau Masalah Baru?” di Guest House UB.
BACA JUGA: Terungkap Sejumlah Fakta Menarik seputar Proyek Tol Malang - Pandaan
Seminar yang dimoderatori oleh Direktur Jawa Pos Radar Malang Kurniawan Muhammad itu menghadirkan tiga pemateri. Selain Muluk, dua pemateri lain adalah Dirut PT Jasa Marga Pandaan–Malang Agus Purnomo dan pakar statistik data Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Drs Kresnayana Yahya.
BACA JUGA: Ada Tol Mapan, Kejayaan Ekonomi Malang Raya Tinggal Menunggu Waktu
BACA JUGA: Besok, Kupas Masa Depan Malang Raya setelah Ada Tol Mapan
Masalah yang dimaksud Muluk adalah, tol Mapan bukan menjadi solusi kemacetan. Melainkan hanya memindahkan kemacetan dari satu titik ke titik lainnya. Misalnya kemacetan di jalan Lawang–Singosari beralih ke pusat kota.
”Makanya harus ditangani secara bersama-sama,” beber pengamat kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UB itu.
Menurut Muluk, tidak ada alasan bagi daerah untuk tidak bersatu. Sebab, potensi yang dimiliki Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu berbeda. ”Kota Malang unggul di bidang pendidikan, Kota Batu di bidang wisata, dan Kabupaten Malang memiliki resources dan wisata budaya yang banyak,” ujarnya.
Namun, yang menjadi ganjalan adalah, masing-masing daerah terlalu independen alias otonom. ”Ketiganya ini butuh mengatur interdependensinya agar bisa berkembang bersama-sama,” tambahnya.
Permasalahan yang selanjutnya ialah kenaikan kelas suatu objek wisata. Berdasarkan pantauannya, Kota Malang memiliki banyak wisata seperti Kota Batu. Namun, masih menjadi objek wisata. Belum naik kelas menjadi destinasi wisata.
Demikian juga Kabupaten Malang yang dengan thousand beach juga masih menjadi objek wisata. ”Kalau sudah menjadi destinasi wisata, maka perlu ditingkatkan lagi agar menjadi industri wisata,” kata dia.
Tanpa kerja sama, Muluk yakin pengembangan tiga daerah tidak akan maksimal. Dia mencontohkan, Kota Batu tidak mungkin menyelesaikan persoalannya sendiri karena akses masuk wisata Kota Batu itu banyak dari Kabupaten Malang.
”Kalau sudah kerja sama, maka yang menjadi perhatian lebih lanjut adalah Kabupaten Malang nanti dapat apa,” ujar Muluk.
Muluk menjelaskan, kerja sama bisa dilakukan melalui beberapa level. Level pertama networking. Artinya, antardaerah sharing informasi. Level kedua yakni coordination, yakni sharing activities, dan yang terakhir level cooperating salah satunya sharing resources.
”Jika hal ini dilakukan maka menjadi koordinasi yang berimplikasi ketiganya saling menguntungkan,” ujar Muluk.
Selain kolaborasi antarpemerintah, daerah juga perlu kolaborasi dengan sektor nonpemerintah. Misalnya unsur masyarakat atau swasta. ”Untuk membangun sektor bisnis yang bagus dan tepat, maka kepentingan bisnis dan kepentingan pemerintah harus searah,” paparnya.
Sementara itu, hadir dalam seminar tersebut adalah Rektor UB Prof Dr Ir Nuhfil Hanani AR MS, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tiga daerah di Malang Raya.
Selain itu, hadir pula pengusaha. Di antaranya, Direktur Jatim Park (JTP) 3 Suryo Widodo, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Malang Eddy Wahyono, Wasekjen Realestat Indonesia (REI) Pusat Tri Wediyanto, Sekretaris REI Malang Imam Wahyudi Prasetyawan, Wakil Ketua REI Malang Ganif Trioko, perwakilan DPW Asosiasi Kelompok Usaha Rakyat Indonesia (Akurindo) Jatim, serta Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman (Apersi) Korwil Malang Doni Ganatha.
BACA JUGA: Terungkap Sejumlah Fakta Menarik seputar Proyek Tol Malang - Pandaan
Hadir pula Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang Azka Subhan dan Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Malang Wiwi Suprihatno. (nr2/c2/dan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jalur Tol Malang – Pandaan Akhirnya Digeser, Berapa Meter? Rugi Rp 450 M
Redaktur & Reporter : Soetomo