jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana meminta pengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penutupan Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang untuk intropeksi diri.
Sebab, kebijakan tersebut merupakan diskresi gubernur yang diberikan kepada rakyat kecil.
BACA JUGA: Pentolan PDIP: Anies Tak Bisa Pakai Diskresi di Tanah Abang
Pria yang akrab disapa Haji Lulung itu menilai, para pengkritik kebijakan Anies hanya promasyarakat kelas atas.
Hal ini melihat ada pelanggaran serupa tapi biarkan. Sementara kebijakan Anies yang propedagang kaki lima (PKL) dikritik keras.
BACA JUGA: Sandiaga Kukuh Enggan Korbankan PKL di Tanah Abang
"Artinya kalau mau sama, di Istana (Kepresidenan) dibuka, di Kedubes Inggris dibuka, Kedubes AS dibuka, Kota Tua dibuka. Itu kalau kita mau aturan (diberlakukan)," kata Lulung saat dikonfirmasi, Senin (29/1).
Lulung mengatakan, pemerintahan Anies memiliki kewajiban untuk menata pasar terbesar di Asia Tenggara itu.
BACA JUGA: Pemprov DKI Tegaskan Tak Buka Jalan di Tanah Abang
Lulung sebagai warga Tanah Abang justru baru merasakan keberpihakan pemerintah di bawah kepemimpinan Anies.
"Saya orang Tanah Abang juga nih, pengin sekali ada perhatian dari pemerintah itu, fokus pada persoalan penataan," kata Lulung.
Lulung menilai, mulai pemerintahan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, sampai Djarot Saiful Hidayat selalu memberikan solusi jangka pendek terhadap penataan Tanah Abang.
Namun beriringnya waktu, penataan tersebut justru melahirkan masalah baru.
"Kemarin cuma penertiban konsepnya. Ada pedagang kkaki lima di trotoar diuber, dikejar lari, ditangkapin warganya. Satpol PP gak ada, dia balik lagi. Terus begitu hampir lima tahun dari 2012," kata Lulung.
Lulung merasakan kebijakan pemerintah sebelumnya tidak efektif terhadap rakyat kecil.
Pedagang, kata dia, tidak pernah diberikan kepastian berusaha oleh pemerintah.
Karena itu, ketika Anies memberikan jaminan tersebut, Lulung merasa aneh banyak pihak yang merasa benar.
Padahal, diskresi penutupan Jalan Jati Baru Raya itu bersifat sementara dan diberikan kepada masyarakat kecil.
Lulung melanjutkan, seharusnya pengamat, politikus, dan parlemen mengapresiasi kebijakan Anies. Sebab, kebijakan pemerintah terhadap rakyat kecil baru ada di era Anies.
"Seharusnya mengapresiasi rakyat kecil yang naik kelas," kata Lulung. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polda Tuntaskan Evaluasi Penutupan Jatibaru, Ini Hasilnya
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga