jpnn.com - TANGERANG - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berharap pemerintah membuat kebijakan yang bisa mendorong penyerapan limbah fly ash dan bottom ash (FABA), sebagai hasil pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Mengingat tambahan kapasitas pembangkit baru PLN dan swasta (independent power producer/IPP) hingga 2022 diperkirakan mencapai sekitar 59,9 GW.
BACA JUGA: Melalui Holding, BUMN Pertambangan Dinilai Makin Tumbuh
"Sehingga potensi produksi FABA makin besar. Untuk itu, dukungan peraturan diharapkan mampu mengatasi masalah pengelolaan FABA dari PLTU PLN dan IPP di Indonesia," ujar Kepala Divisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Keamanan dan Lingkungan (K3L) PT PLN Helmi Najamuddin.
Menurut Helmi, dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 101 2014, menyebutkan bahwa FABA merupakan bahan berbahaya dan beracun (B3).
BACA JUGA: Pertumbuhan dan Kualitas Kredit Memburuk
"Kalau bukan dikatakan B3, maka FABA dengan mudah dimanfaatkan seperti bahan material atau pasir biasa dan diserap maksimal oleh industri. Selain itu, izin untuk mendapatkan tempat pembuangan akhir atau landfill bisa diperoleh PLN," kata Helmi.
Jika tidak ada penyerapan yang mencukupi, maka FABA akan menumpuk, sementara tempat pembuangan akhir atau landfill untuk FABA tidak diberikan izinnya oleh instansi berwenang terkait lingkungan.
BACA JUGA: Astra Daihatsu Motor Gunakan 300 Robot untuk Garap Mobil
"Kami menginginkan supaya diperjelas aturannya kalau tidak dikatakan B3. Harus ada peraturan khusus atas FABA yang dihasilkan batu bara," tandas Helmi. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tingkatkan Surplus Perdagangan, Perkuat Pasar Domestik
Redaktur : Tim Redaksi