jpnn.com - JAKARTA - Ketua kelompok fraksi Partai Gerindra di Komisi V DPR, Moh. Nizar Zahri memberikan catatan kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) karena dinilai belum mampu membawa Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia, sebagaimana konsepsi pembangunan nasional.
Menurutnya, Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan gagasan besar dari Presiden Jokowi, yang telah dilontarkan oleh mantan Gubernur Jakarta ketika berkontestasi dalam pemilihan presiden 2014 lalu. Tapi setahun pemerintahan berjalan arahnya belum memberikan kontribusi nyata bagi negara.
BACA JUGA: Sistem e-PUPNS Lemot, Anggota Komisi II DPR Ini Protes
Dia mengakui pemerintah memang telah melaksanakan sejumlah kebijakan yang cukup bagus antara lain pemberantasan illegal fishing, moratorium kapal ikan eks asing, larangan alih muatan ikan di laut (transhipment), hingga larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang digunakan oleh mayoritas nelayan.
"Namun hal tersebut masih belum sepenuhnya bisa membuat Indonesia berdaulat di laut dan lestarinya kekayaan di laut," ujar Nizar di gedung DPR Jakarta, Rabu (21/10).
BACA JUGA: Naik Pangkat, Capim KPK Harus Mundur dari Polri Jika...
Sedangkan dari segi potensi ekonomi kelautan yang luar biasa besar antara lain perikanan budidaya, industri bioteknologi kelautan, garam, pariwisatabahari, energi terbarukan dari laut (sepertiarus, gelombang, dan ocean thermal energy conversion/OTEC), industri dan jasa maritim, dan sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, semua itu belum mendapat perhatian memadai.
"Program ekonomi kelautan yang sekarang dikerjakan pemerintah baru pembangunan pelabuhan dan infrastruktur maritim lainnya, yang sifatnya mengeluarkan uang (APBN), bukan menghasilkan pendapatan negara," ujar politikus asal Madura itu.
BACA JUGA: GAWAT: DPR Panggil Pansel Capim KPK
Padahal, lanjut Nizar, membangun pelabuhan tanpa dibarengi dengan mengembangkan perekonomian wilayah hanya akan mengakibatkan pelabuhan itu mubazir alias mangkrak.
Karena itu dia merekomendasikan sejumlah poin penting yang menjadi legitimasi Indonesia sebagai Negara poros maritim dunia yakni, dimensi konstitusional dengan tujuan utama adalah kesejahteraan, diharapkan memberi manfaat langsung pada rakyat sebagaimana amanat konstitusi melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha.
Sementara dimensi kedaulatan, pemerintah harus fokus pada penyelesaian perundingan perbatasan wilayah, memperkuat effective ocupation di kawasan perbatasan, hingga menjadikan kedaulatan Indonesia semakin kuat dan disegani.
Dari sisi keamanan, pembinaan wilayah untuk menciptakan ketahanan nasional harus dilakukan. guna mewujudkan ketentraman, keamanan dan kesejahteraan. Di bidang kedaulatan meliputi menuntaskan persoalan perbatasan maritim dan menjaga stabilitas kawasan dan dunia. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wuih, Travel Halal Indonesia Kalahkan Malaysia
Redaktur : Tim Redaksi