jpnn.com, TASIKMALAYA - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengajak pondok pesantren menjadi pelopor gerakan ekonomi kerakyatan di berbagai daerah.
Ajakan ini berdasarkan pertimbangan bahwa pesantren sudah mengajarkan ilmu mengembangkan harta benda (muamalah) dan jumlah santrinya mencapai jutaan orang yang tersebar di berbagai pesantren diseluruh Indonesia.
BACA JUGA: Jokowi Setuju Kebijakan Afirmatif Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
"Potensi yang dimiliki ini bisa menjadi bagian dari mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia bila dioptimalkan dengan baik," kata Ketua KEIN Soetrisno Bachir di hadapan puluhan ulama dan ribuan santri dari berbagai pesantren di Tasikmalaya, Kamis (4/4).
Pesantren, kata Soetrisno, sudah mengajarkan fiqih muamalah yang berkaitan dibolehkannya manusia mengembangkan sumberdaya alam dan aset hasil olahannya untuk aktivitas perekonomian dengan tujuan memberikan kemaslahatan bagi manusia dan makhluk hidup lain.
BACA JUGA: OKP Dukung Pemerintah Tingkatkan Jumlah Pengusaha Milenial
Pelajaran ini bersumber dari tokoh ekonomi Islam yang dituangkan dalam kitab klasik dan kontemporer.
"Kajiannya sudah diajarkan di kelas-kelas dan sekarang saatnya mengaplikasikan kajian muamalah itu dalam perekonomian keseharian, yang bisa disesuaikan dengan budaya daerah masing-masing santri," kata pengusaha asal Pekalongan ini.
BACA JUGA: Soetrisno Bachir : Jokowi Peduli UMK
Di Indonesia, kegiatan muamalah sudah diterapkan di lembaga keuangan syariah dan produk barang dan jasa syariah.
Bahkan fatwa mengenai muamalah sudah dimasukan dalam hukum positif, misalnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
"Ini menjadi bukti bahwa semangat ekonomi syariah sejalan dengan ekonomi kerakyatan, yaitu menciptakan kesejahteran dan keadilan dalam berekonomi," tutur Soetrisno.
Soetrisno mengatakan, komitmen ekonomi syariah pada masa pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat besar.
Di mana Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Jokowi 2016, pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
"Ketuanya langsung dipegang Bapak Jokowi," kata Soetrisno.
Untuk menumbuhkan semangat wirausahawan di kalangan pengasuh dan santri, Soetrisno menyarankan perlunya penguatan literasi muamalah, khususnya keuangan syariah dan kewirausahaan.
Literasi bermuara pada inklusi ekonomi syariah dan tumbuhnya semangat kewirausahaan di kalangan santri.
Soetrisno optimistis ekonomi Indonesia makin kokoh bila sebagian lulusan pesantren menjadi wirausahawan. Sebab jumlah santri mencapai 4 juta orang di 28 ribu pesantren di seluruh Indonesia.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Perlu Diberi Kesempatan Pimpin Indonesia Lagi
Redaktur & Reporter : Yessy