JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan kesiapannya untuk mengusut tuntas laporan masyarakat soal penyalahgunaan dana kampanye pada pemilu presiden (Pilpres) 8 Juli mendatang.
''Kalau ada informasi atau laporan, kami siap untuk mengusutnya,'' kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Marwan Effendy, di kantornya, Selasa (16/6).
Dijelaskan Marwan, satuan khusus (satsus) yang menangani perkara itu, akan bekerja kalau sudah ada laporan dari masyarakat mengenai penyalahgunaan dana dalam pelaksanaan pilpres ini''Tapi sampai sekarang, belum ada laporan,'' ungkapnya.
Sebelumnya, Kejagung mengaku banyak menerima laporan praktik korupsi berupa suap dan pemerasan dalam penentuan suara calon legislatif (caleg) untuk lolos pemilihan legislatif (Pileg) pada penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPUD.
''Modusnya dengan cara mengisi contrengan pada surat suara yang hanya mencontreng nama partai saja dengan menambahkan contrengan nama si caleg,'' bebernya.
Modus lainnya, lanjut dia, dengan cara mengalihkan surat suara rekan separtainya dengan nama diri si caleg sendiri, berikutnya dengan menyatakan sah dengan mengubah surat suara yang tidak sah dari partainya atau partai lain untuk diri si caleg bersangkutan
BACA JUGA: Juliana Beberkan Bukti Dugaan Malapraktik
''Hal-hal seperti itulah yang dilakukan si caleg bekerjasama dengan PPK dan KPUD, yang tentunya dengan imbalan sejumlah uang,'' tuturnya.Karena itu, pihaknya sudah menginstruksikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) se-Indonesia untuk menindak tegas, jika ditemukan praktik-praktik kotor dan tidak terpuji berupa suap dan pemerasan yang dapat menodai pemilu yang luber tersebut.
Sebab, perbuatan itu merupakan tindak pidana korupsi, karena tidak diatur dalam delik pemilu
BACA JUGA: Express Air Masih Laik Terbang?
BACA JUGA: KNKT Masih Selidiki Express Air
Karena menurut UU Korupsi, status PPK dan KPUD disamakan dengan pegawai negeri meski tidak diatur dalam UU.Meski begitu, dia mengakui masalah praktik suap dan pemerasan itu, tidak mudah untuk menemukan alat buktinya karena kedua belah pihak sepakat tidak mengaku.(sid/JPNN)BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Terus Bagi-bagi Tanah
Redaktur : Tim Redaksi