jpnn.com - BANDUNG – Kasus pemerasan oleh jaksa senior AP seharusnya dijadikan bahan introspeksi oleh Kejati Jawa Barat. Sayangnya, pihak Kejati lebih memilih menyelamatkan muka dengan berlindung di balik label "oknum".
”Pernyataan adanya oknum itu klasik, bahkan membuat masyarakat jenuh,” ungkap pengamat hukum, Asep Warlan kepada Jabar Ekspres, kemarin (2/12).
BACA JUGA: Duh! Program Bulan Tertib Kejagung Panen Kritik
Harusnya, kata dia, ada permintaan maaf dan mengakui pengawasan lemah dari pihak Kejati.
Setelah itu, kinerja Kejati harus ditingkatkan. Sehingga kejadian seperti ini tidak lagi terjadi.
BACA JUGA: Berstatus Tersangka, Ahmad Dhani tak Ditahan
Asep menjelaskan, pengawasan dibagi ke dalam dua bagian. Di antaranya, pengawasan pimpinan terhadap anak buahnya dan pengawasan yang dilakukan lembaga lainnya. Hal ini harus dilakukan secara maksimal.
Asep juga membandingkan dengan kasus korupsi di luar negeri negara-negara di Eropa dan Jepang. Ketika kinerja anak buahnya jelek, maka tidak tanggung-tanggung, pimpinannya langsung mengundurkan diri.
BACA JUGA: Polisi Resmi Tahan Sri Bintang Pamungkas
”Untuk melakukan hal itu perlu keberanian, tapi khusus untuk Jawa Barat minimalnya pihak Kejati bisa mengakui adanya kesalahan,” tandasnya.
Dia menegaskan, masyarakat saat ini lebih butuh tindakan ketimbang ucapan. Jika itu dilakukan, kepercayaan masyarakat kepada korps Adhyaksa pasti kembali meningkat.
”Hal ini juga harus dilakukan oleh lembaga pemerintahan lainnya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (kajati) Jawa Barat Setia Untung Arimuladi menyatakan, kasus oknum jaksa senior AP sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Bahkan, AP sudah menjalani pemeriksaan intensif sejak Kamis lalu (1/12).
”AP melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 53/2010 tentang disiplin PNS. Bahkan, dengan dugaan tersebut, jaksa senior berusia 58 tahun itu terancam dipecat,” jelasnya. (nit/rie/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kualitas Jaksa di Era Prasetyo Dinilai Amburadul
Redaktur : Tim Redaksi