jpnn.com, JAKARTA - Sukuk negara akan makin berperan dalam mencapai ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Salah satu pentingnya sukuk adalah semakin besarnya porsi proyek infrastruktur pengelolaan air menggunakan sukuk negara. Tanpa infrastruktur pengelolaan air yang baik maka produksi pangan sulit tercapai,” tutur Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto, Selasa (26/12).
BACA JUGA: Sandiaga Pastikan Suplai Beras Cukup dan Harganya Stabil
Suminto menambahkan, tahun ini Kementerian PUPR mengalokasikan proyek infrastruktur menggunakan sukuk negara (project financing sukuk) senilai Rp 2,73 triliun.
Dana itu untuk proyek pengendalian banjir, pengelolaan drainase, pengelolaan Bendungan-Embung, dan penyediaan air tanah dan air baku.
BACA JUGA: Setahun Bangun 120 Ribu Rumah Nelayan
Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah masih adanya disparitas antarwilayah.
Terutama antara kawasan barat dan timur Indonesia sehingga diperlukan adanya intervensi dari pemerintah melalui perencanaan yang terpadu dan terintegrasi dengan konsep pendekatan wilayah.
BACA JUGA: Komoditas dan Infrastruktur Kerek Penjualan Kendaraan Niaga
Selain itu, ditemukan kondisi irigasi yang dapat mengancam pangan nasional adalah alih fungsi lahan dari pertanian padi beririgasi beralih ke pertanian nonpadi, seperti perkebunan, bahkan industri atau perumahan.
Pemerintah melalui program besar Nawacita, salah satunya, memprioritaskan kebijakan dalam hal irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.
Caranya dengan melakukan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan distribusi yang dapat dilakukan dalam bentuk meningkatkan keandalan prasarana jaringan irigasi.
Dengan alasan tersebut, proyek infrastruktur air yang dibiayai sukuk negara tersebar di 33 provinsi mulai dari Aceh hingga Papua Barat.
Alokasi pembangunan terbesar secara berturut-turut berada di provinsi Papua Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur.
Sementara untuk tahun depan, dari target sukuk negara yang didapatkan Kementerian PUPR sejumlah Rp 12,78 triliun, sebanyak Rp 5,28 triliun untuk pekerjaan-pekerjaan infrastruktur pengelolaan air guna mendukung program ketahanan pangan dan penyediaan air bersih.
Besarnya alokasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur air disadari oleh banyaknya jumlah penduduk yang besar namun tidak merata di Indonesia.
Hal itu memunculkan tantangan tersendiri dalam penyediaan kebutuhan pangan serta ketersediaan sumber daya air yang layak secara kualitas dan kuantitas.
Suminto menambahkan, pembiayaan melalui skema syariah dapat diterima lebih baik lagi oleh masyarakat.
Sebab, hal itu secara langsung berperan membangun infrastruktur air untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia.
Tentu saja, lanjut Suminto, sukuk negara tersebut dikelola sejalan dengan asas pemerintahan yang baik.
Yakni, seluruh sumber keuangan maupun penggunaannya harus dikelola secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat luas. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sukuk Negara untuk Pembangunan Infrastruktur Rp 12,7 Triliun
Redaktur & Reporter : Ragil