Kekayaan Laut Mampu Tingkatkan Penerimaan Negara

Rabu, 14 Desember 2011 – 15:19 WIB
JAKARTA - Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Rokhmin Dahuri mengatakan perlu ada terobosan dalam menggali sumber penerimaan negaraSalah satunya dengan mengeksplorasi sektor kelautan dan perikanan

BACA JUGA: Mesin Kertas Basuki Mangkrak

Menurut Rokhmin Dahuri, negeri ini sangat kaya akan potensi di sektor tersebut.

Rokhmin sangat yakin sektor kelautan dan perikatan dapat menjadi sumber baru pendapatan negara, karena 45 persen total barang dan komoditas yang diperdagangkan di dunia dikapalkan melalui laut Indonesia


"Secara keseluruhan nilainya mencapai USD 1.500 triliun per tahunnya," kata Rokhimin saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Anggaran DPR, di Jakarta, Rabu (14/12).

Dijelaskan, perlu ada pemahaman yang tepat soal ekonomi kelautan

BACA JUGA: PIP Danai Investasi PLN

Menurutnya, domain ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan laut
Bukan hanya soal perikanan tangkap, melainkan juga perikanan budidaya, industri pengelolaan hasil ikan, industri bioteknologi, pariwisata bahari, pertambangan dan energi, perhubungan laut, serta industri dan jasa maritim.

"Sementara ini  penanganan ekonomi kelautan belum maksimal," kata Rokhimin.

Data tahun 2010, yang disampaikannya menunjukkan, sumbangan Produk Domestik Bruto baru 3,1 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp126 miliar, nilai ekspor mencapai Rp2,8 miliar dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 6,5 juta orang.

Dia menjelaskan, kalau situasi distribusi ekonomi masih seperti sekarang ini, susah bagi Indonesia untuk maju

BACA JUGA: Pemerintah Belum Putuskan Tambah Subsidi BBM

Menurutnya, 60 persen ekonomi  disumbangkan Jawa yang luasnya hanya 6,5 persen dari total luas IndonesiaSedangkan dua pertiga sisanya oleh Sumatera"Daerah lain bagaimana, ini terjadi inefisensiSementara di luar Jawa sumber dayanya banyak dicuri asing," kata dia.

Inefisensi sumber penerimaan negara inilah yang menurutnya membuat masalah pengangguran, kemiskinan, disparitas pembangunan wilayah sulit diselesaikan"GNP kita masih USD 3.200, sementara Thailand USD 6.500 dan Malaysia USD 11.000Nah, ini yang bisa ditutup lewat sektor kelautan," imbuhnya(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Enam Wilayah Lampaui Kuota BBM Subsidi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler