Kelas Jauh jadi Alat Pejabat Kejar Gelar

Sabtu, 02 Juli 2011 – 03:04 WIB

JAKARTA—Asosiai Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) mendesak pemerintah untuk menghapuskan program kelas jauh yang saat ini banyak dibuka Perguruan Tinggi Negeri (PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)Sekretaris APTISI, Suyatno menilai, kelas jauh tidak mampu memberikan pendidikan secara sempurna kepada mahasiswa.

“Mengenai penertiban kelas jauh ini memang pemerintah harus tegas

BACA JUGA: Jumlah PTS Nakal Capai 465

Kenapa kelas jauh itu dilarang, karena kalau kita mau jujur, penyelenggaraan kelas jauh itu layaknya seperti pasar
Habis datang langsung pulang

BACA JUGA: Khawatir Tiga Bidang Ilmu Pendidikan Punah

Padahal kampus itu kan seharusnya menjadi tempat pertukaran informasi dan pertukaran akademik sehingga terjadi atmosfer akademik
Kalau caranya justru hanya numpang lewat, itu tidak akan ada interakhis akademik

BACA JUGA: PTS Minta Disetarakan dengan PTN

Lebih baik ditutup,” ungkap Suyatno ketika ditemui di kampus UHAMKA, Jakarta, Jumat (1/7) sore.

Suyatno mengungkapkan, kelas jauh yang dibuka oleh PTS dan PTN dari mulai program, S1 hingga S2 sudah banyak sekali yang melencengContohnya, jika kelas jauh di buka di sebuah ruko, maka bisa dipastikan tidak akan ada fasilitas yang sesuai standard akademik perguruan tinggi“Kalau ada yang nyewa di ruko, memang ada perpustakaannya? Mana ada literaturnya? Akses sumber belajarnya terkadang juga tidak ada,” imbuhnya.

Selain itu, keberadaan kelas jauh itu sendiri juga diduga sebagai media untuk memanipulasi proses akademik karena jauh dari pemantauan pejabat perguruan tinggi“Kelas jauh, itu juga tidak terpantau RektorBisa saja terjadi kongkalikong antara dosen dengan mahasiswaKarena selama ini kan orang Indonesia terutama pejabat hanya mengejar gelar sajaApa kita tahu jika ada kecurangan, yang seharusnya satu pertemuan  berlangsung 50 menit, ternyata bisa hanya dilakukan 20 menit sajaIni yang harus diperhatikan pemerintah,” tandasnya.

Suyatno pun mengakui, sebelumnya pemerintah juga melarang adanya pembukaan kelas jauh bagi PTSNamun, kondisi di lapangan ternyata juga ada beberapa PTN besar yang justru memiliki kelas jauh.”Dalam hal ini, pemerintah harus tegasPemerintah bisa melarang PTS, kenapa tidak pada PTN? Harusnya sama,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa kelas jauh ini berbeda dengan program pemerintah tentang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi guru yang berada di pelosok pedalaman dan perbatasanMenurutnya, PJJ itu peserta didik bisa belajar di mana saja dan hanya menggunakan internet“Mereka bisa belajar di mana saja, dan proses belajarnya menggunakan internet,” jelasnya(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PGRI Diistimewakan, Kemdiknas Dituding Diskriminatif


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler