Menurutnya, hal ini dilakukan untuk melindungi kepala sekolah dari politik praktis yang sering melibatkan mereka di dalamnya"Kita harus melindungi kepala sekolah, dan masyarakat pun harus paham dan mengetahui adanya peraturan ini," ungkap Baedhowi ketika dihubungi JPNN di Jakarta, Jumat (19/11).
Baedhowi menyebutkan, berdasarkan laporan-laporan yang diterima oleh pihak Kemdiknas, ada sejumlah kepala sekolah yang dicopot tanpa alasan, dan ada pula yang dipindah di daerah terpencil
BACA JUGA: Kepsek Tetap Profesi Akademis
Dengan kondisi seperti itu, Baedhowi pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk cerdas"Jika masyarakat menemukan kasus pencopotan kepala sekolah dengan alasan yang tidak jelas, maka secepatnya dilaporkan ke pihak Dinas Pendidikan setempat, atau jika perlu langsung menghubungi Kemdiknas," imbuhnya.
Dengan begitu, terang Baedhowi, hal ini secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk aktif dalam memahami kondisi politik dan pemerintahan di daerahnya
BACA JUGA: RSBI Butuh Guru Bahasa Lampung
"Di sini masyarakat yang menilaiBACA JUGA: Bakrie Ingin Cetak 1.000 Sarjana S-2
Kalau perlu, jika pencopotan terjadi pada saat Pilkada, sebaiknya jangan memilih calon pemimpin daerah yang sudah melakukan intervensi politik terhadap guru dan kepala sekolah," tukasnya(cha/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia Sabet Emas Kontes Robot Dunia
Redaktur : Tim Redaksi