"Proses penyusunan kebijakan RSBI dan analisis hasil uji publik RSBI itu memang memakan waktu yang cukup lamaSaat ini masih digodok oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdiknas," ungkap Suyanto kepada JPNN, di Jakarta, Jumat (19/11).
Dalam proses analisis hasil uji publik RSBI itu, Suyanto mengatakan, ada beberapa hal yang harus dipahami secara seksama, mengingat ini menyangkut dan mempengaruhi variabilitas yang cukup banyak
BACA JUGA: Kemdiknas Galakkan Sosialisasi Aturan Kepsek
Di antaranya yakni mengenai sistem manajemen keuangan dan kompetensi guru RSBIBACA JUGA: Kepsek Tetap Profesi Akademis
Jika saat ini masih ada permasalahan yang timbul dari beberapa variabel, maka segera harus diperbaiki," imbuhnya.Lebih lanjut, Suyanto menambahkan, pihaknya mengakui bahwa RSBI dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) menyedot perhatian cukup besar dari pemerintah, masyarakat dan pengamat
BACA JUGA: RSBI Butuh Guru Bahasa Lampung
"Terutama bagaimana perspektif pertanggungjawaban pengelolaan keuangan RSBI dan SBI," tukasnya.Sementara itu, data yang dimiliki oleh Kemdiknas dari sejumlah RSBI, diperoleh data biaya pendidikan tertinggi dan terendah yang dibebankan kepada orang tua untuk sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) per bulanDi mana biaya tertinggi untuk SD (adalah) Rp 150 ribu, SMP Rp 600 ribu, SMA Rp 450 ribu dan SMK Rp 250 ribuAdapun sumbangan sukarela tertinggi untuk SD mencapai Rp 1 juta, SMP Rp 12,5 juta, SMA Rp 15 juta, serta SMK Rp 2,7 juta(cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bakrie Ingin Cetak 1.000 Sarjana S-2
Redaktur : Tim Redaksi