JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) optimistis proyek e-KTP akan tuntas sesuai jadwalMereka menampik keraguan berbagai kalangan, terutama kritik dari DPR
BACA JUGA: Banding Syamsul Arifin Terhambat Jumlah Hakim
"Kita masih punya cukup waktuMenurut dia, Kemendagri memang merencanakan untuk menyelesaikan pengadaan 67 juta wajib e-KTP di 197 kabupaten/kota dalam periode Agustus ?Desember. Selanjutnya, pada tahun 2012 akan dituntaskan sebanyak 105 juta lagi e?KTP di 300 kabupaten/kota.
Saat ini, proses itu sudah mulai berjalan
BACA JUGA: Para Bupati Minta Pusat Gembleng PNS
Reydonnyzar mencontohkan sebanyak 267 kantor kelurahan di DKI Jakarta telah menerima peralatan e ?KTPBACA JUGA: PKB akan Gugat Farhad Abbas
Soal ada hambatan setting mungkin sajaIni program baru, tidak semua operator di kantor kelurahan familier dengan peralatan yang sangat canggih," terangnya.Memang, kata Reydonnyzar, masih ada persoalan dalam distribusi peralatan ke sejumlah daerahTapi, itu murni karena faktor geografis dan jarak tempuh"Kami tetap optimistis semua terlaksana dengan baik," kata dia.
Reydonnyzar menambahkan dalam pemutakhiran data kependudukan periode 2009-2010, ditemukan 9 juta penduduk yang ber-KTP gandaKarena itu diperlukan waktu tambahan untuk membereskannya"Ini yang sekarang kita bersihkan dari database Kemendagri," ungkapnyaSesuai amanat undang-undang kependudukan, lanjut dia, nantinya setiap warga negara hanya memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Terkait isu adanya penyimpangan dalam proses tender, Reydonnyzar memastikan itu tidak terjadiMenurut dia, sejak proyek ini bergulir, Mendagri Gamawan Fauzi secara langsung telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP"Semua proses begitu transparan dan akuntabel," tandasnya.
Dalam rapat dengar pendapat, kemarin, Kemendagri mengusulkan penambahan anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 931,5 miliarIni menambah usulan anggaran tahun 2012 yang telah diajukan sebelumnya, yakni Rp 3,6 triliun.
"Usulan tambahan anggaran itu berdasarkan kebutuhan untuk kegiatan KTP elektronik sesuai dengan grand design Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)," kata Sekjen Kemendagri Diah AnggraeniProrgam e-KTP bersifat multiyearsPenganggarannya dimulai sejak 2010 sebesar Rp 384,19 miliar dan pada 2011 sebesar Rp 2,468 triliun.
Dalam rapat yang memang tidak menghadirkan Mendagri, kemarin, anggota Komisi II Arif Wibowo meragukan program e-KTP akan berjalan sesuai rencana"Semua meragukan kemendagri mampu menyelesaikan," katanyaDia mencontohkan, sebelumnya Kemendagri menjanjikan per 1 Agustus 2011, data NIK akan mulai online di 197 kabupaten/kotaBelakangan ini diundur menjadi 18 AgustusNamun, tetap tak jelas implementasinya.
"Semua kacau balau, alat kurang, SDM tidak bisa mengoperasikan, dan tidak onlineApa yang bisa dibanggakan dengan anggaran program yang sangat besar itu," kritik politisi PDIP, itu.
Menurut dia, DPR tidak perlu menyetujui usulan anggaran pengadaan e-KTP yang diajukan KemendagriDPR, lanjut Arif, seharusnya mendorong terlebih dulu Kemendagri menuntaskan janjinya untuk menampilkan NIK seluruh penduduk di Indonesia secara online sampai akhir 2011"Kami bukan menolak e-KTPTapi, tahapannya yang harus klir," tegas Arif.
Dia lantas menyindir agar Mendagri sebaiknya mundur bila tidak mampu merealisasikannya"Tak perlu memperpanjang bersilat lidah dengan kementerian. Dari awal tidak menunjukkan perbaikan, sebaiknya Mendagri mundur saja," kata Arif.
Anggota FPKB Abdul Malik Haramain mendukung gagasan ituMenurut dia, bila NIK sampai gagal, maka Indonesia tidak lagi mempunyai harapan memiliki data kependudukan yang pasti"Jadi, NIK beresin dulu, baru e-KTP bisa dilanjutkan," tandas Malik(pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mantan Dirut Merpati Tolak Dicekal
Redaktur : Tim Redaksi