JAKARTA -- Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dinilai tidak serius menjalankan Program Siaga Penuh menghadapi ancaman kebakaran hutanKomisi IV DPR RI Ma’mur Hasanuddin menilai, dari segi peralatan misalnya, terkadang masih menggunakan peralatan tradisional.
Tak hanya itu, kata Ma"mur, beberapa petugas lapangan terutama tenaga penyuluh terkadang juga terlambat melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan seperti yang terjadi pada kebakaran hutan di Madiun pekan lalu
BACA JUGA: Paparkan Kronologis, Syamsul Arifin Menangis
“Seharusnya penyuluhan antisipasi kebakaran hutan ini dilakukan secara intensif dan terus menerus, jangan sampai menunggu kebakaran hutan baru dilaksanakan sosialisasi,” ujar Ma’mur Hasanuddin dalam keterangan persnya, Senin (17/8)BACA JUGA: Tolak Transformasi, Pemerintah Ingin BPJS Baru
Berdasarkan data yang dimiliki Ma’mur, kebakaran hutan memiliki dampak ekonomi yang sangat besar
BACA JUGA: Peringatan Kesehatan di Kemasan Rokok Tidak Efektif
Kebakaran pada saat itu telah membakar hutar seluas 11,7 juta hektareKebakaran hutan terluas terjadi di Kalimantan seluas 8,13 juta hektare, berikutnya adalah Sumatera 2,07 juta hektare, Papua Barat 1 juta hektare, Sulawesi 400 ribu hektare, dan Jawa 100 ribu hektare.Terkait pelaksanaan rakornas perlindungan kawasan hutan dan antisipasi kebakaran hutan pada musim kemarau yang dilaksanakan di Hotel Mercure Ancol, Ma’mur menilai bahwa pertemuan tersebut adalah momen yang sangat tepat untuk terus mempererat kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya yang memiliki kawasan hutan rawan kebakaran.
Terpisah, anggota DPR RI Dapil II Kalimantan Selatan Aditya Mufti Ariffin berharap pemerintah meningkatkan pengawasan khususnya terhadap perusahaan yang melakukan pembukaan lahan baru selama musim kemarauSekadar diketahui, Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang rawan kebakaran hutan.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menilai bahwa kebakaran hutan khususnya di daerah yang rawan seperti Kalimantan Selatan kebanyakan terjadi karena perilaku masyarakat maupun perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar.
“Pemerintah harus mengawasai secara ketat terutama saat pembukaan lahan, kadang banyak perusahaan yang masih menggunakan sistem bakar lahan kalau tidak diawasi saya khawatir kebakaran akan kembali terjadi apalagi musim kemarau tahun ini juga diperkirakan akan sama seperti tahun lalu,” ujarnya(tas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komnas HAM Curigai Hakim Kasus Prita Dintervensi
Redaktur : Tim Redaksi