JAKARTA - Pemerintah daerah diminta segera memperjelas pelaksanaan koordinasi untuk mengatasi masalah perumahan di daerahPasalnya, banyak dinas di daerah yang sama-sama memiliki program perumahan sehingga datanya terus berubah.
“Koordinasi masalah perumahan di daerah banyak berserakan di mana-mana
BACA JUGA: 8.000 Pejabat Negara Akan Naik Gaji
Banyak dinas di daerah yang memiliki program perumahan sehingga sulit diperoleh data perumahan yang pasti,” ungkap Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Oswar Muadzin Mungkasa saat menerima kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan di Kantor Kemenpera, Selasa (25/1).Dia menyebutkan, di beberapa daerah, ada lebih dari satu dinas yang mengurus masalah perumahan
BACA JUGA: Dua Tahun Sosialisasi Redenominasi Rupiah
Tapi banyak juga Pemda yang belum memiliki Dinas Perumahan.“Bagaimana kita dapat mengatasi masalah perumahan di daerah kalau pemda tidak memiliki data yang lengkap dan valid? Kalau ada Dinas Perumahan yang mengkoordinir serta memiliki data terkait masalah perumahan di daerah,” ucapnya.
Salah satu permasalahan yang dihadapi Kemenpera saat ini, sebut Oswar, adalah Pemda yang belum memiliki data pasti tentang jumlah rumah yang telah terbangun dan yang perlu dibangun
BACA JUGA: Inpres Penghematan Bukan Pemotongan Pagu Anggaran
“Kalau pemda saja tidak peduli dengan urusan rumah berarti itu juga sama dengan mendzalimi masyarakatnya sendiri,” tegasnya.Ditambahkannya, jika pemda telah memiliki pendataan yang jelas maka Kemenpera siap membantu percepatan pembangunan perumahan di daerah. Dia pun berharap pemda memiliki program perencanaan perumahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Sedangkan rombongan delegasi DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, selain melakukan konsultasi juga ikut mempromosikan wilayahnya untuk pengembangan properti"Sebagai daerah yang baru berkembang di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu sudah menjadi salah satu daerah yang banyak diminati investor perumahan baik dari pusat maupun daerah," kata Ketua Komisi III DPRD kabupaten Tanah Bumbu Kalsel, Abdul Rasyid.
Menurutnya, masalah perumahan merupakan salah satu bagian penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahSaat ini, Kabupaten Tanah Bumbu yang baru berusia tujuh tahun dan merupakan kabupaten baru di Kalsel memiliki penduduk sebanyak 350 ribu jiwa
Meski demikian, banyak investor yang tertarik menanamkan sahamnya di Tanah Bumbu"Sengaja kami konsultasi masalah perumahan di Kemenpera agar bisa memperoleh masukan tentang program perumahan di wilayahnya," ujarnya.
Dia berharap hasil konsultasi tersebut akan digunakan untuk merancang berbagai kebijakan serta peraturan terkait program perumahan di Tanah BumbuDi samping minta perhatian pemerintah pusat untuk melirik daerah pemekaran baru dalam program perumahan di 2011"Setidaknya kami tahu ke depan apa saja yang perlu kami persiapkan untuk meningkatkan program perumahan bagi masyarakatKalau ada program pusat di daerah, bisa kami sinergikan juga,” tandasnya(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Siapkan Inpres Ketahanan Pangan
Redaktur : Tim Redaksi