jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama enam Kementerian/Lembaga menandatangani kerjasama Pencegahan dan Penanganan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural ke Luar Negeri.
Enam Kementerian/Lembaga tersebut adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Imigrasi dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
BACA JUGA: Menaker: Produktivitas Naker Indonesia Terus Meningkat
Sekretaris Jenderal Kemnaker Hery Sudarmanto mengatakan, kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama pencegahan dan penanganan pekerja migran Indonesia atau TKI nonprosedural secara terpadu.
"Melalui kerjasama ini kita berharap dapat mewujudkan penempatan pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Hery usai penandatanganan di Kantor Kemnaker, Rabu (20/12).
BACA JUGA: Perusahaan dan Pekerja Harus Mengedepankan Dialog Sosial
Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pertukaran data dan informasi, pengembangan dan integrasi sistem, sosialisasi, verifikasi dan validasi dokumen, patroli di wilayah perbatasan laut dan udara, pengawasan keberangkatan, penanganan kasus serta enegakan hukum.
“Kerjasama ini sangat strategis. Kemnaker tidak bisa melakukannya sendiri, terutama jika menyangkut tugas, pokok dan fungsi kementerian dan lembaga lain," ujar Hery.
BACA JUGA: Bareskrim Tangkap Otak Pengiriman 18 TKI Ilegal ke Malaysia
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronnie F Sompie, berharap kerjasama penanganan pekerja migran nonprosedral lebih mengedepankan langkah-langkah pencegahan. “Terutama mencegah terjadinya perdagangan orang yang rentan dialami pekerja migran," ungkap Ronnie.
Menurut Ronnie, sampai saat ini banyak penyalahgunaan visa haji dan umrah sebagai sarana untuk bekerja secara ilegal diluar negeri. Hal ini ditandai oleh kasus jemaah Umrah dan haji yang tidak kembali ke tanah air karena bekerja di luar negeri dengan mengandalkan visa haji dan umrah.
Ronnie berharap Kementerian Agama bisa menindaklanjuti persoalan tersebut dengan memberikan rekomendasi dan mengecek kebenaran setiap WNI yang akan berangkat umrah.
Namun demikian hal ini harus tetap menjadi perhatian bersama terutama Kemenkumham, Kemnaker, Kemenag dan Kepolisian Republik Indonesia.
"Dalam memberikan paspor kami tidak bisa mengira bahwa mereka akan menjadi pekerja migran bermasalah, bahkan meninggal dunia. Ini juga menjadi persoalan kita semua,"pungkasnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bareskrim Gagalkan Pengiriman 18 TKI Ilegal
Redaktur : Tim Redaksi