jpnn.com - JAKARTA – Pembangunan dan penataan kota Indonesia semrawut. Khususnya, di Pulau Jawa. Ini membuat sejumlah infrastruktur pun ikut terkendala. Salah satu penyebab adalah arus urbanisasi tinggi.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan hal itu yang membuat pihaknya kesulitan menertibkan pemukiman kumuh. Dari data di Kementerian PU jumlah penduduk Indonesia pada era 70-an mencapai 120 juta.
BACA JUGA: Pengusaha Siap jika BBM Subsidi Naik Rp 3.000 Per Liter
Jumlah itu meningkat tajam pada tahun ini. Sekarang, totalnya 240 juta penduduk atau naik dua kali lipat. “Penduduk perkotaan naik 6 kali lipat,” ujarnya.
Menurut dia, kota harus menyediakan 40 persen ruang untuk publik. Untuk jalan 20 sampai 30 persen. Dia membandingkan dengan Jakarta. “Di Jakarta tidak tercapai. Ruang publik hanya 6,5 persen saja,” katanya.
BACA JUGA: Investor Ragukan Kasus Bank Mutiara
Kondisi itu berbeda dengan kota di luar Jawa. Menurut dia, kota di luar Jawa masih memungkinkan untuk memenuhi standar itu. Hal itu disebabkan karena wilayahnya masih luas sehingga, bisa memenuhi regulasi yang ditetapkan.
Untuk menanggulangi itu, Kementerian PU bertekad membangun pemukiman bagi penduduk kota. Pada 2019, dia mentargetkan tidak ada penduduk kota yang tidak punya rumah.(aph/dio)
BACA JUGA: 95 Persen SPBU Sudah Normal
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kondisi Darurat, Subsidi BBM Bisa Ditambah
Redaktur : Tim Redaksi