JAKARTA -- Pembatasan BBM bersubsidi bagi masyarakat akan segera diterapkan pemerintahUntuk tahap awal, ujicoba direncanakan berlaku untuk masyarakat wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bogor (Jabodetabek) mulai Oktober mendatang
BACA JUGA: Pemerintah Berusaha Tekan Bunga KUR
Pemerintah menyatakan kesiapannya memeparkan hasil kajian yang dilakukan selama ini‘’Masyarakat harus tahu mengenai kajian ini
BACA JUGA: Realisasi Transfer ke Daerah Sudah Rp223,3 T
Harus ada sosialisasi dan edukasi yang tepatBACA JUGA: Berharap Proyek Jalan Kejar Penyerapan
Jadi masyarakat tahu, betapa besarnya anggaran yang bisa diarahkan untuk kegiatan prioritas lainnya,’’ kata Menko Perekonomian, Hatta Rajasa pkeada wartawan di Jakarta, Kamis (16/9).Hatta mengatakan, hasil kajian tersebut salah satunya menemukan data bahwa jumlah kendaraan roda dua dan roda empat terus mengalami peningkatanKenaikan tersebut berarti pemerintah dibebankan biaya BBM subsidi.
‘’Padahal di lapangan kita temukan ada potensi kebocoran seperti 'kencing di jalan', atau disalahgunakanAda yang harusnya kendaraan tak perlu subsidi tapi masih beli yang subsidiIni yang harus kita lakukan pengaturan lagi,’’ kata Hatta.
Pemberlakuan pembatasan BBM subsidi kata Hatta, harus disosialisasikan dengan baik pada masyarakatMasyarakat harus memahami, bahwa tanpa pengaturan dan pengawasan yang tegas, maka BBM subsidi sangat rentan disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
‘’Waktu pemberlakuannya masih belum ditentukan tapi kajiannya sudah kita lakukanTermasuk berapa penghematan yang bisa kita lakukan kalau kebocoran bisa kita tekanSaya sudah sering ajak sharing masalah ini di triwtter dan berbagai media, saya ingin masyarakat mendapat edukasi yang benar,’’ tegas Hatta.
Hatta pun mengatakan, bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan perhitungan kembali kuota BBM subsidiDiperkirakan, kuota 36,5 juta KL BBM subsidi akan habis sebelum akhir tahun.
‘’Kita sedang lakukan perhitungan, mudah-mudahan tidak melampauiTapi kalau melampaui, ini yang sedang kita lakukan langkah-langkah antisipasiSaya sudah minta Pertamina dan instansi terkait berdiskusi dengan DPR mengenai hal iniTapi saya pastikan, bahwa BBM subsidi wajib untuk tetap disalurkan,’’ kata Hatta.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Utang Tambah, Pemerintah Nilai Wajar
Redaktur : Tim Redaksi