jpnn.com, BATAM - Kenaikan harga tiket dan penerapan bagasi berbayar dapat menyebabkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) kesulitan.
Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri akan mengkaji dampak harga tiket terhadap volume penerbangan serta dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Kepri.
BACA JUGA: Bocah Tiga Tahun Meregang Nyawa Dianiaya Pacar Ibunya
"Kenaikan harga tiket ini sebenarnya dari Desember sudah mahal sekali. Secara kasat mata bandara saat ini sepi sekali," kata Kepala BI Perwakilan Kepri, Gusti Raizal Eka Putera, Senin (25/2) di Hotel Radison, Batam.
Memang dari segi inflasi, Januari masih lebih rendah dari Desember lalu. Yakni 2,7 persen berbanding 3 persen. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah penumpang maskapai penerbangan.
BACA JUGA: 157 Honorer K2 Batam Telah Jalani Tes PPPK, Selanjutnya Tes Wawancara
"Saya belum dapat angkanya. Tapi kenaikan harga tiket ditambah dengan bagasi berbayar berdampak pada UMKM," paparnya.
Karena harga bagasi lebih mahal daripada harga souvenir oleh-oleh, maka banyak orang yang berkunjung ke Batam tidak membeli oleh-oleh.
BACA JUGA: Dua Oknum Guru Terlibat Narkoba, Kadisdik: Sanksi Pecat Menyusul
"Jadi sekarang orang yang datang dan keluar lebih banyak orang yang bertugas dinas dan kantor saja. Kalau untuk orang-orang yang ingin liburan terkena dampak," ucapnya.
Gusti mengatakan kenaikan harga tiket pesawat dan bagasi berbayar ini telah menjadi perhatian tim pengendali inflasi daerah (TPID) Provinsi Kepri.
Sehingga anggota TPID seperti Gubernur dan Walikota telah mengirimkan surat kepada Presiden agar meninjau ulang kembali kebijakan ini.
Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dan harus ditinjau ulang karena berdampak pada sektor pariwisata. Dari angka penumpang yang masuk, Gusti mengatakan dari Desember 2018 ke Desember 2017 mengalami penurunan sekitar 15,62 persen.
"Ini merupakan dampak dari kenaikan harga tiket. Dan mudah-mudahan tidak berlanjut. Nanti akan dianalisa dampaknya," ucapnya.(leo)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 Batam Tempuh Jalur Hukum Lantaran Tak Diangkat Jadi CPNS
Redaktur : Tim Redaksi