Kepala Daerah Harus jadi Manajer Profesional

JAKARTA - Para kepala daerah diminta bersikap profesional dalam melakukan manajemen kepegawaianJangan seenaknya mengganti aparatur yang potensial, dan sebaliknya menempatkan anggota atau kerabat tim suksesnya dalam jajaran birokrasi.

"Tolong dipahami (oleh) para kepala daerah, pemerintahan ini bukan milik perorangan, kerabat, atau tim sukses

BACA JUGA: Sekjen DPR Diperiksa KPK Lagi

Pemerintahan merupakan milik rakyat, sehingga aparaturnya harus melayani rakyat dengan maksimalBoleh saja kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) mengganti aparaturnya, asalkan penggantinya lebih profesional dan potensial," kata Menteri Negara PAN & RB, EE Mangindaan, kepada JPNN, Kamis (11/11).

Tak bisa dipungkiri, menurut Mangindaan lagi, banyak regulasi yang dibuat pemerintah saat ini, namun tidak atau belum berjalan

BACA JUGA: Soal Formasi Kebutuhan Pegawai, Mangindaan Mengaku Kewalahan

Ini katanya, terkait dengan tata laksana dan manajemen SDM aparaturKarena itu, menurut Mangindaan pula, perlu adanya pengawasan masalah manajemen SDM, karena selama ini pengawasan kelihatannya terlepas.

"Perlu ada pengawasan dari dalam

BACA JUGA: SBY Gagal Manfatkan Kunjungan Obama

Dan bagi aparatur yang dipindahkan tanpa alasan jelas, bisa mengajukan gugatan di PTUN," ucapnya.

Mangindaan pun mengharapkan agar kepala daerah bisa memahami benar tentang manajemen kepegawaian"Jangan melihat dari mana kita, partai mana, dan singkirkan konflik politikSudah saatnya kepala daerah menjadi manajer PNS yang profesionalKarena tugas aparatur negara yang paling utama adalah melayani rakyat dengan sebaik-baiknya," pungkasnya(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Parade Nusantara Galang Solidaritas