jpnn.com, JAYAPURA - Kinerja pemerintahan di Pemprov Papua cenderung menurun seiring belum stabilnya kondisi kesehatan Lukas Enembe. Apalagi orang nomor satu di Papua itu kini berstatus tersangka di KPK.
Sejumlah tokoh masyarakat mulai mengeluhkan turunnya pelayanan pemerintah tersebut.
BACA JUGA: Anak Buah Lukas Enembe Diperiksa KPK soal Penggunaan APBD Papua
Selain itu ada ratusan tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Dok II Jayapura yang sudah dua bulan tidak menerima gaji dan tunjangan.
"Ada 465 nakes yang belum terima gaji sudah dua bulan ini. Terdiri dari 69 dokter spesialis, 26 dokter umum, 380 tenaga perawat dan penunjang belum menerima hak gaji mereka," kata Ketua Medik RSUD Jayapura Yunike Howay dalam siaran persnya, Kamis (20/10).
BACA JUGA: Soal Kondisi Lukas Enembe, Perempuan Adat Papua Minta Pemerintah Segera Bersikap
Dia menyebut para nakes sangat berharap Pemprov Papua dapat segera membayar hak mereka, sehingga pelayanan di RSUD Jayapura bisa berjalan maksimal.
Para tokoh pemuda juga menyoroti kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang sudah empat kali menderita strok.
BACA JUGA: MAKI akan Menggugat KPK terkait Kasus Lukas Enembe, Alexander Merespons Begini
Selain itu, wafatnya Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal juga menjadi faktor menurunnya pelayanan pemerintah.
Kondisi ini membuat para pemuka masyarakat prihatin dan mendesak pemerintah pusat segera menunjuk penjabat gubernur.
Salah satunya Ketua Umum DPP Pemuda Saereri Gifly Buiney. Dia mengaku punya pengalaman pribadi ketika mengurus keperluan di kantor gubernur dan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) Papua.
Gifly mengaku sering tidak menjumpai pejabat yang dituju ketika datang ke kantor pemerintahan.
Keluhan serupa juga disampaikan Koordinator Cendikiawan Muda Papua, Paulinus Ohee. Dia mengeluhkan pincangnya pelayanan kepada masyarakat oleh Pemprov Papua.
Dia pun meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera menonaktifkan Gubernur Papua dan mengganti dengan penjabat sementara.
“Sangat penting sekali gubernur selaku kuasa pengguna anggaran harus ada. Dengan adanya penjabat gubernur baru maka semua hambatan dalam menjalankan roda pembangunan di Papua dapat teratasi,” ujar Paulinus. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lukas Enembe Tersangka di KPK, Tokoh Adat Papua Sampaikan Permintaan Serius
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan