Kesenjangan Jawa-Luar Jawa Picu Pemekaran

JAKARTA – Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh menegaskan, kuatnya aspirasi pemekaran yang terjadi di luar Pulau Jawa pasca-tumbangnya Orde Baru disebabkan karena terjadinya perbedaan perlakuan pemerintah yang sangat tajam antara Jawa dan luar Jawa.

“Semenjak kemerdekaan, pemerintah terlalu fokus membangun Pulau JawaSementara Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan wilayah timur lainnya dimarginalkan,” tegas Anwar Adnan Saleh, dalam diskusi Agenda 23: Wacana dari Slipi, yang berlangsung di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (24/2).

Apalagi di wilayah Indonesia timur, pemerintah malah membentuk sebuah kementerian yang khusus mengurusi percepatan pembangunan di wilayah tersebut

BACA JUGA: Komisi Kejaksaan Sesalkan Putusan Kejagung

"Sementara hasilnya jauh dari apa yang kita harapkan bersama," kata Anwar dalam diskusi yang juga menghadirkan Gubernur Riau Rusli Zainal, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan Walikota Makassar serta Bupati Muna itu.

Dijelaskannya, sebelum Sulawesi Barat dimekarkan, tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakatnya hanya 4,6 persen"Setelah dimekarkan pada Oktober 2004, rata-rata pertumbuhan ekonomi per Desember 2008 mencapai angka 7,8 persen," tegas Anwar pula.

“Jika potensi gas di sepanjang 700 km pantai Sulawesi Barat tergarap secara sempurna, empat atau lima tahun ke depan Sulawesi Barat tidak lagi butuh Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikucurkan oleh pemerintah,” tegasnya.

Dalam diskusi yang sama, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menyebut lima hal penyebab utama munculnya aspirasi pemekaran wilayah

BACA JUGA: Pemilu 2009, Momentum Strategis Pendidikan Politik

Satu di antaranya adalah karena kurang legitimate-nya gubernur atau bupati daerah setempat“Kurangnya legitimasi gubernur atau bupati saat ini juga menjadi salah satu pemicu kuatnya aspirasi pemekaran wilayah,” tegas Alex Noerdin.

Selain kurang legitimasi, lanjutnya, pembangunan yang dilaksanakan mirip dengan pola pembangunan Jawa dan luar Jawa

BACA JUGA: Hindari Syahwat Pemekaran

Gubernur dan bupati hanya terkonsentrasi membangun semua infrastruktur di ibukota provinsi atau kabupatenDaerah-daerah pinggiran dibiarkan berkutat dengan kemiskinan.

“Padahal untuk wilayah luar Jawa, APBD merupakan sandaran utama untuk pergerakan ekonomi rakyatJika APBD itu hanya beredar di ibukota provinsi atau kabupaten, maka masyarakat pada akhirnya terdorong untuk membangun provinsi atau kabupaten baru, dengan harapan juga memiliki APBD sendiriJadi konteksnya mengakali uang pusat,” ujar Alex Noerdin.

"Fenomena ini ditangkap oleh elit lokal dan partai politik, untuk terus disuarakan hingga ke pemerintah dan DPR, sampai terbentuknya provinsi dan kabupaten baru," imbuhnya(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur Minta Perannya Diperkuat