Hal itu disampaikan Manimbang Kahariady kepada JPNN via ponselnya, usai acara pembekalan tingkat nasional untuk caleg PBB (caleg pusat, provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia), Selasa (24/2).
Acara yang berlangsung selama dua hari, Senin-Selasa (23-24/2) di Puri Agung Sahid Jaya Hotel, Jakarta itu, dihadiri Ketua Umum PBB Dr H MS Kaban, dan segenap fungsionaris DPP PBB, serta narasumber dari KPU, pakar politik, praktisi hukum dan para akademisi.
Menurut Koordinator Adkasi NTB, agenda dan porsi pendidikan politik ini penting untuk mendapat perhatian sebelum, selama dan sesudah pemilu, agar rakyat mendapat pencerahan dan pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang arti penting dari partisipasi politik dan tugas serta peran strategis dari legislator, sehingga mampu melakukan selektivitas dan pilihan yang cermat terhadap berbagai tawaran dari para caleg.
''Jangan sampai penyakit lama kambuh lagi pada pemilu kali ini, yakni rakyat dibuat terpukau dan terpesona dengan tawaran materi dan janji-janji yang irrasional,'' kata Manimbang.
Karena itu, ia berharap para elit politik termasuk para caleg harus memperkuat tim sukses dan para relawannya untuk mengoptimalkan sosialisasi dan mengedepankan acara dan agenda yang bernuansa edukasi, untuk meminimalisir gerakan politik yang berorientasi pada partisipasi politik atas dasar materialistik.
''Meskipun tak dapat dihilangkan sama sekali, paling tidak diminimalisir,'' tegasnya.
Untuk mendorong suasana yang edukatif dalam kompetisi politik pada Pemilu mendatang, menurut alumni Fisip UI ini, para caleg harus berkesempatan untuk mengembangkan suasana dialogis, serta mampu menterjemahkan visi dan misi partai ke dalam rumusan tema yang aktual dan rasional serta dapat menjawab persoalan yang dihadapi rakyat saat ini.
''Kesediaan berdialog, sesungguhnya merefleksikan kesediaan membuka diri dan merupakan kesempatan yang baik untuk mendengar secara langsung apa yang menjadi harapan rakyat,'' ungkapnya.
Manimbang yang juga caleg DPRD NTB Dapil Kota Mataram menegaskan, perlu gerakan kolektif untuk melaksanakan pendidikan politik
BACA JUGA: Hindari Syahwat Pemekaran
Selain oleh petinggi partai, para caleg, para akademisi, juga tokoh masyarakat, karena di era sekarang berpeluang besar untuk memberikan pencerahan dan pencerdasan politik pada rakyat.''Jika gerakan ini dapat diupayakan secara kontinyu dan konsisten, maka segala bentuk pendangkalan pemahaman politik dapat dicegah
Ia mencontohkan, bahwa informasi yang diberikan terkait dengan pelaksanaan pembangunan di daerah, haruslah obyektif dan proporsional
BACA JUGA: Gubernur Minta Perannya Diperkuat
Ini karena pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah buah dari kerja bersama antara legislatif dan eksekutifBACA JUGA: Menteri LH Optimis DPR Setujui Dokumen NIP
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perlu Perpres untuk Pemberlakuan NIP
Redaktur : Tim Redaksi