Kesetaraan Gender, Harus Ada Perempuan di Jajaran Eselon

Sabtu, 31 Maret 2018 – 06:48 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Foto:Ist

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyakini pengelolaan sumber daya alam Indonesia juga harus berperspektif gender.

Pasalnya, kata dia, tumbuhnya semangat perjuangan perempuan untuk menyelamatkan lingkungan hidup juga lahir akibat praktik pemanfaatan sumber daya alam yang puluhan tahun telah berdampak serius kehidupan masyarakat.

BACA JUGA: Menteri Siti: Jangan Dikira Pemerintah Tak Bekerja

Dalam hal ini, kaum perempuan termasuk yang menjadi korban akibat kerusakan lingkungan tersebut.

"Karenanya saya memandang penting setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus berperspektif gender," ujar Menteri Siti dalam dialog Perempuan Pejuang Keadilan Gender dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Manggala Wanabhakti.

BACA JUGA: Menteri Siti: Merusak Alam Sama dengan Menyakiti Ibu Sendiri

Menteri Siti menjelaskan, bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kebijakan mainstreaming gender dalam seluruh program bukanlah hal baru.

Gender mainstreaming juga terlihat dalam perumusan kebijakan.

BACA JUGA: Uni Eropa Apresiasi Pengelolaan Kelapa Sawit Indonesia

Peraturan Menteri tentang Perhutanan Sosial telah dengan tegas menyebutkan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan hutan sosial.

Kebijakan itu diharapkan bisa meningkatkan partisipasi perempuan dalam menyelamatkan alam dan menyejahterakan keluarganya.

Upaya lain untuk gender mainstreaming di KLHK adalah penandatangan MoU antara KLHK dengan Kementerian PPPA.

MoU itu tentang percepatan pelaksanaan pengarus utamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengendalian perubahan iklim.

KLHK juga memiliki komitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan dalam struktur kerja kementerian, mulai dari pejabat eselon 1,2,3.

KLHK juga akan memasukan analisa gender dalam rencana perubahan kebijakan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) agar ke depan setiap dokumen AMDAL memiliki analisa gender yang baik.

"Mari terus merawat ibu pertiwi dengan hati dan kejujuran untuk Indonesia yang adil dan beradab. Beragam inisiatif dan perjuangan perempuan-perempuan hebat diperlukan demi masa depan bangsa yang besar ini," pungkasnya. (jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Circular Economy, Saatnya Sampah Diubah jadi Energi


Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler