jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan sudah banyak yang dikerjakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dia pun blakblakan mengurai berbagai Pekerjaan Rumah (PR) yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya, dan sekarang tengah dilakukan langkah-langkah koreksi secara menyeluruh.
BACA JUGA: Menteri Siti: Merusak Alam Sama dengan Menyakiti Ibu Sendiri
"Jadi jangan dikira pemerintah tidak ngapa-ngapain. Banyak yang dilakukan dan sedang kami perbaiki," tegas Menteri Siti dalam dialog bersama pejuang lingkungan perempuan se-Indonesia, dalam rilis yang dikeluarkan, Kamis (29/3).
Pertama soal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Hampir dua dekade lamanya, masalah Karhutla menjadi momok bagi Indonesia.
BACA JUGA: Uni Eropa Apresiasi Pengelolaan Kelapa Sawit Indonesia
Tidak hanya menyengsarakan jutaan rakyat, Karhutla juga menimbulkan bencana asap yang sampai ke negara tetangga dan membuat malu Indonesia.
"Zaman dulu, sudah kebakaran baru ditangani. Kalau sekarang nggak. Begitu ada hot spot dikontrol terus. Kami pantau terus. Saya tiap pagi dan malam terima laporan, langsung kita kontrol dan selesaikan," papar Menteri Siti.
BACA JUGA: Circular Economy, Saatnya Sampah Diubah jadi Energi
Kemudian soal lahan gambut yang sempat tidak terurus dengan baik.
Pemerintah, kata dia, berusaha membuat tata kelola lahan gambut yang baik untuk manusia dan juga kelestarian alam.
"Itu juga sedang dilakukan koreksi-koreksinya, dengan susah payah, babak belur, mati-matian juga. Saya kira kita semua merasakan," imbuhnya.
Koreksi yang sedang dilakukan lagi yaitu soal alokasi dan perizinan pemanfaatan tanah dan lahan.
Menteri Siti menyebut sudah terlalu banyak izin yang diberikan pemerintah terdahulu, jumlahnya mencapa 42 juta ha.
"Dari 42 juta itu lebih dari 90 persen adalah coorporate dan hanya kira-kira hanya 4 persen untuk masyarakat dan untuk publik. Publik itu maksudnya untuk infrastruktur dan lain-lain," katanya.
Pemberian izin pembukaan lahan yang begitu mudah untuk perusahaan itu sedang dikoreksi pemerintah.
Pemerintah saat ini berupaya mengoreksi lewat kebijakan Reforma Agraria dan menjalankan program Perhutanan Sosial.
Melalui kebijakan ini, izin pengelolaan tidak lagi semata untuk korporasi tapi diberikan langsung pada kelompok-kelompok masyarakat petani, yang diharapkan membawa manfaat nyata menyejahterakan masyarakat.
Untuk kali pertama ini, pemerintah mengakui dan mengembalikan hak-hak masyarakat adat.
"Tidak mudah. Benar-benar tidak gampang, tapi kami sedang koreksikan," katanya.
Dari koreksi kebijakan yang dilakukan saat ini, keberpihakan pada rakyat menjadi lebih besar daripada sebelumnya.
Selanjutnya juga dilakukan perubahan dari sisi penegakan hukum. Kini hukum lingkungan benar-benar ditegakkan, dan menyasar hingga ke korporasi yang dinilai lalai menjaga kewajiban mereka.
''Kalau dulu dibiarkan saja. Sekarang ini penegakan hukum benar-benar dilakukan,'' tutur Menteri Siti.
Terkait penegakan hukum ini, dilakukan secara berlapis, dan capaiannya menjadi sejarah baru tegaknya hukum lingkungan di Indonesia.
Dirjen Gakkum sudah melakukan operasi lebih dari 140 kali dalam dua tahun terakhir. 174 kasus dinyatakan P21 atau siap untuk dituntut. Selain itu sekitar 66 kasus sedang disiapkan langkah investigasi. Soal Amdal juga sedang dikoreksi.
"Amdal itu juga dulunya konyol-konyolan. Sedang kami koreksi dan teliti," tegasnya.
Dia mengatakan Amdal termasuk persoalan lingkungan yang menjadi tanggung jawab strata pemerintahan. Baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Diakuinya, masih ada oknum-oknum di pemerintahan yang bermain menyalahgunakan pemberian izin amdal dan merugikan lingkungan. Sekarang semua sistem tersebut diperbaiki bersama.
"Jadi kalau ada masalah kan pasti tetap stakeholder, penanggung jawab tertingginya adalah Menteri Lingkungan. Walaupun itu kelakuan-kelakuannya, entah dari kabupaten mana, provinsi mana tapi memang saya harus bertanggung jawab. Kita lakukan koreksi bersama," ujarnya.
Menteri Siti memastikan semua penyelesaian masalah dan pekerjaan rumah diselesaikan secara terbuka sehingga masyarakat bisa mengontrolnya juga.
"Silakan datang dan ikuti perkembangannya di kementerian hal-hal yang sedang dikerjakan pemerintah,'' kata Menteri Siti. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Erin Sudah Sehat Setelah Belalainya Putus
Redaktur & Reporter : Natalia