Ketimbang Dana Aspirasi, Mendingan Program Disinkronisasi

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menawarkan cara lain untuk mengoptimalkan percepatan pembangunan di daerahKetimbang uang negara harus digelontorkan untuk dana aspirasi yang belum jelas dasar hukumnya, lebih baik dilakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran dan sinkronisasi program

BACA JUGA: Saksi Fokus ke Soal Massa Bayaran

Menurut Sekjen DPP PAN, Taufik Kurniawan, sampai saat ini partainya tetap menolak ide tentang dana aspirasi daerah yang dilontarkan GolkarTaufik menegaskan, penolakan PAN terhadap ide dana aspirasi itu tak sekedar dilandasi persoalan dasar hukum semata

BACA JUGA: Perdebatan Alot Soal Pemberhentian Tidak Terhormat

"Tetapi menurut kami, termasuk teman-teman di Fraksi PAN, persoalan selama ini karena belum maksimal dan optimalnya anggaran yang adaMaka kami berpikir untuk lebih berkonsentrasi mengoptimalkan anggaran daripada membuat pos anggaran baru yang belum jelas payung hukumnya,” ujar Taufik kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/6).

Lebih lanjut Taufik yang juga duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat itu menambahkan, persoalannya bukan hanya sekedar belum optimalnya anggaran

BACA JUGA: Pemilukada Surabaya di 5 Kecamatan Diulang

PAN juga mencatat bahwa selama ini terjadi kelambatan dalam penyerapan APBNBahkan, seringkali tidak semua anggaran di APBN terserap

Selain itu, sambung Taufik, seringkali terjadi over lapping dan tidak ada koordinasi yang baik antar sektor atau departemen"Ini yang menurut kami di PAN harus dioptimalkan sehingga anggaran yang ada benar-benar bisa tepat sasaran," cetusnya

Taufik juga menyatakan, yang juga menjadi catatan PAN adalah kurang sinkronnya hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Nasional (Musrenbangnas)Belum lagi, katanya, cetak biru masing-masing departemen juga seringkali tidak sinkron"Kebijakan yang tidak sinkron ini membuat penggunaan anggaran menjadi boros dan tidak optimal," ulasnya.

Mantan pimpinan Komisi V ini pun menyodorkan contoh ketidaksinkronan dalam pembangunanTaufik menyebut upaya dalam mengatasi kemacetan di Jakarta dengan perkembangan industri otomotif sebagai salah satu contohnya"Sektor perindustrian berusaha agar produksi mobil dan kendaraan bermotor terus meningkat, sementara sektor pekerjaan umum tidak sanggup membangun jalan yang siap menampung kendaraan yang diproduksi tersebutIni kan jadi tidak sinkron antara kebijakan satu instansi dengan lainnya," ucapnya.

Karenanya, Taufik menegaskan agar penggunaan anggaran lebih baik dioptimalkan dan ada sinkronisasi program"Sehingga ada koordinasi yang baik dan pembangunan di daerah tidak tersendat lagi," cetusnya.(awa/ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gugatan Telat, MK Kukuhkan Kemenangan 2Rudy di Pilkada Kalsel