JAKARTA - Guru Besar Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta Prof DR Djohermansyah Djohan MA menilai, dalam lima tahun ke depan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membutuhkan sosok pimpinan yang mampu menjalin komunikasi dengan kalangan politisiAM Fatwa dinilai memenuhi kriteria tersebut
BACA JUGA: JK Pimpin Langsung Seleksi Pimpinan DPR dari Golkar
Djohermansyah Djohan menyatakan hal tersebut berkaitan dengan banyaknya nama kandidat minim pengalaman tapi menyatakan siap untuk jadi Ketua DPD periode 2009-2014."Dari puluhan nama yang menyatakan siap jadi Ketua DPD, baik yang diusung secara kolektif seperti pernyataan sikap politik Senator Muda maupun perorangan, seperti La Ode Ida, Ariayanti Baramuli Putri dan Irman Gusman, saya melihat AM Fatwa merupakan sosok yang punya kapabilitas dan kapasitas untuk memimpin DPD lima tahun mendatang," tegas Djohermansyah Djohan, di Jakarta, Kamis (24/9).
Selain memiliki banyak pengalaman karena telah malang-melintang di legislatif, AM Fatwa juga dikenal secara luas sebagai figur yang memiliki kemampuan komunikasi politik yang cukup memadai baik dengan kalangan politisi lintas-partai maupun dengan pemerintah secara keseluruhan
BACA JUGA: Akbar Sarankan Golkar Dukung TK Pimpin MPR
Termasuk dua kandidat yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPD," kata Djohermansyah.Dia mengingatkan, kegagalan DPD dalam lima tahun belakangan dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusinya terlebih disebabkan belum optimalnya komunikasi politik institusi yang mereka bangun dengan DPR dan pemerintah
BACA JUGA: Survei Soal Lapindo Bikin Ical Gerah
Hal itu terlihat dari berbagai rumusan kerja yang mereka buat nyaris tidak menggambarkan kepentingan daerah secara menyeluruh," tegas Djohermansyah Djohan.Menjawab pertanyaan prilaku Anggota DPD terpilih yang mengedepankan janji-janji muluk yang akan memperjuangkan daerah ketimbang mengemukakan rekam jejak dan prestasi mereka dimasa lalu? Djohermansyah menilai itu sebagai cara-cara yang keliru.
"Sebahagian besar dari mereka yang berjanji itu ternyata tidak membekali dirinya dengan ilmu untuk membela kepentingan daerahLogika apa yang mereka pakai untuk berjanji akan membela kepentingan daerah, sementara mereka tidak punya ilmu untuk membela kepentingan daerah," kata Prof Djo, yang juga Deputi Setwapres Bidang Politik itu.
Kondisi ini, lanjutnya, akan diperparah lagi dengan kehadiran para staf ahli yang mereka bawa tanpa memiliki keahlian khusus di bidang legislasi, budget dan pengawasan"Mayoritas staf ahli yang dibawa Anggota DPD rata-rata syarat dengan praktek kolusi dan nepotismeSementara undang-undang yang mengatur soal staf ahli itu tidak pernah mereka rancang."
Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Seto Harianto yakin kehadiran AM Fatwa di DPD akan mampu menggeser posisi institusi DPD sebagai kelompok minoritas kepada posisi yang lebih diperhitungkan untuk memperbaiki bangsa ini lima tahun ke depan"Kehadiran AM Fatwa di DPD pasti akan mencairkan polarisasi tirani minoritas (DPD) dan mayoritas (DPR) karena AM Fatwa diterima semua kalangan karena tidak memiliki kepentingan pribadi atas tugas-tugas negara yang pernah dia emban," tegas Seto harianto(fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... UU Bidang Politik Perlu Disatukan
Redaktur : Tim Redaksi