jpnn.com, PEKANBARU - Ratusan guru yang tergabung dalam Forum Guru Sertifikasi Kota Pekanbaru menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor DPRD Pekanbaru, sekitar pukul 08.00 WIB, Senin (8/4).
Mereka diterima langsung Ketua DPRD Pekanbaru Sahril SH MH, dan meminta perwakilan masuk untuk menyampaikan harapannya.
BACA JUGA: Ratusan Guru Demo Tuntut TPP, Wako Pekanbaru Cuma Bilang Begini
Di ruang Paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Sahril menyebut dirinya sebagai pimpinan dewan belum menerima laporan tertulis terkait pertemuan guru dengan Komisi III DPRD Kota Pekanbaru pekan lalu.
Pimpinan dewan juga belum menerima laporan terkait kunjungan perwakilan guru ke Jakarta. Pemerintah Kota Pekanbaru sempat memberangkatkan perwakilan guru di tiga kementrian, Kementrian Dalam Negeri RI, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
BACA JUGA: Demo Tuntut TPP, Ratusan Guru Sertifikasi Ancam tidak Ikut Awasi UNBK
"Saya sudah dapat informasi, tapi laporan tertulisnya belum saya terima. Namun kami tetap berupaya membahas permasalahan ini," terang Sahril di hadapan para guru.
Politikus Partai Golkar ini menyebut bahwa dewan tidak mengabaikan hak para guru. Karena saat ini juga sedang berupaya membahas penyelesaian atas masalah yang dihadapi para guru.
BACA JUGA: Korupsi Pembanguan RTH, Tiga Oknum ASN Riau Divonis 14 Bulan Penjara
Sahril menyebut bahwa dirinya segera membahas permasalahan yang dihadapi para guru sertifikasi dengan Walikota Pekanbaru. "Kalau memang ada perundang-undangannya, tentu bakal kami masukkan dalam APBD. Tapi kalau tidak bagaimana kami masukkan," terangnya.
Dewan ikut memperjuangkan nasib guru. Ia bakal memperjuangkan agar pemerintah kota anggarkan TPP bagi guru. Maka ia meminta agar para guru memberi waktu untuk membahas hal ini dengan walikota.
"Kalau memang ada hak, kami perjuangkan agar pemerintah kota anggarkan TPP. Tentu berdasar aturan yang ada," terangnya.
Ditambahkan ketua Komisi III Zulfan Hadis ST, dengan tegas, solusi seharusnya dicari. Dengan memanggil perwakilan guru dan memberikan solusi.
"Saya sarankan panggil lagi para guru yang dikirim ke Jakarta kemarin, dan tanyakan apa hasilnya, lalu berikan solusi,'' tegas Zulfan.
Soal instruksi yang dikeluarkan itu dinilai Zulfan, bukan menyelesaikan masalah. "Jangan ancam-mengancam, selesaikan saja dengan baik, wajar saja ketika anak menuntut kepada bapaknya,"tuturnya lagi.(gus)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawaslu Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Ketua DPRD Pekanbaru
Redaktur & Reporter : Budi