BACA JUGA: Kekisruhan DPT Masih Terulang
"Saya tidak tahu kenapa masih dipermasalahkan soal DPT ini," ujar Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary saat rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, kemarin (1/7)
Karena itu, dia merasa heran kalau masih banyak pihak yang meragukan DPT pilpres yang telah disusun KPU
BACA JUGA: Bawaslu Sidik Spanduk Bermasalah
Termasuk tudingan bahwa jutaan pemilih masih belum terdaftarBACA JUGA: Debat Capres-Cawapres Tanpa Iklan
Jumlah pemilih dalam DPT pilpres nanti adalah 176.395.915Itu meningkat 5,1 juta jika dibandingkan dengan jumlah pemilih pada pemilu legislatif laluMenurut Hafiz, tambahan tersebut berasal dari empat sumberYaitu, pemilih pemula, TNI-Polri yang sudah pensiun, pemilih luar negeri yang kembali ke tanah air, dan pemilih yang sebelumnya tidak terdaftar pada pemilu legislatif.
"Rasional atau tidak, itu tergantung siapa yang melihat," tandasnyaNamun, Hafiz membandingkan dengan jumlah pemilih pada Pemilu 2004 laluSaat itu, dengan jumlah penduduk sekitar 214 juta, jumlah pemilih 148 jutaArtinya, terdapat sekitar 66 juta warga yang belum memiliki hak pilih.
Sedangkan saat ini, dengan jumlah penduduk 232 juta, dengan jumlah pemilih yang ada, maka yang tidak memilih atau belum punya hak pilih 56 juta"Selisih 10 juta jika dibandingkan dengan Pemilu 2004Pandangan kami, ini positif," kata Hafiz, kembali berusaha meyakinkan.
Saat rapat kerja tersebut, sejumlah anggota Komisi II DPR memang masih mempertanyakan validitas daftar pemilih tetap (DPT) pilpres mendatangPenambahan 5 juta dari jumlah pemilih pada DPT pemilu legislatif itu dinilai sejumlah anggota dewan tidak rasional
"Lompatan jumlah pemilih itu cukup drastis, itu sumbernya dari mana" Metodenya seperti apa" gugat Ganjar Pranowo, sekretaris Fraksi PDI PerjuanganPadahal, ada sinyalemen bahwa puluhan juta rakyat tidak bisa menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif April lalu
Ketua FPKS Mahfudz Siddiiq juga mempertanyakan hal senadaDia mengungkapkan, ada sejumlah temuan penting dari panitia angket DPT DPR yang patut diperhatikan KPUMisalnya, ada perbedaan antara hasil cetak soft copy DPT dan jumlah kertas suara yang dicetak
"Bagaimana KPU bisa mempertanggungjawabkan hal ini" Tapi, yang terpenting, hal seperti ini (kasus DPT pemilu legislatif) jangan sampai terulang lagi," tegas MahfudzNamun, KPU tetap bersikukuh telah berbuat optimal dalam membenahi DPT(dyn/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nama Ganda di DPT Capai 20 Persen
Redaktur : Tim Redaksi