Ketua MK: Diskriminasi Perempuan adalah Persoalan Budaya

JAKARTA - Permasalahan diskriminasi, khususnya terhadap perempuan, dinilai tidak ada keterkaitannya dengan masalah politik dan hukum, melainkan merupakan masalah budayaHal itu antara lain diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, dalam sebuah dialog di Jakarta, Senin (23/3).

"Perempuan tidak pernah dihalang-halangi oleh hukum dan konstitusi

BACA JUGA: Basmi Judi, MUI Serukan Masyarakat Bergerak

Masyarakat kita masih menganggap perempuan tidak bisa memimpinItu masalah budaya," kata Mahfud dalam dialog nasional Komnas Perempuan yang bertemakan "Bebaskan Indonesia dari Diskriminasi" itu.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah telah mengadopsi semua kebijakan Hak Azasi Manusia (HAM), termasuk di dalamnya tentang Undang-Undang Perempuan

BACA JUGA: MK: Kasus DPT Tak Ada Intervensi Presiden

"Kita ini sudah benar-benar memberikan perlindungan terhadap perempuan," jelasnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Komnas Perempuan membuat beberapa rekomendasi terhadap persoalan iniDi antaranya adalah meminta kepada Presiden RI terpilih agar segera membatalkan demi hukum, semua kebijakan yang diskriminatif dan melanggar hak azasi warga negara.

Selanjutnya, Komnas Perempuan juga merekomendasikan kepada MK sendiri agar meningkatkan daya tanggapnya terhadap permohonan-permohonan uji materiil dari masyarakat terkait Perda-perda diskriminatif

BACA JUGA: RI Tolak Hibah Pesawat Tempur Mirage

Masih kepada MK, komisi pembela hak-hak kaum perempuan tersebut juga meminta lembaga tersebut agar memperluas kewenangannya dalam uji konstitusional materi perundang-undangan, agar sampai tingkat terendah di bawah Undang-undang (UU).

Adapun kepada DPR-RI hasil Pemilu 2009, Komnas Perempuan meminta agar lembaga ini melakukan amandemen terhadap berbagai produk UU yang kondusif bagi pembentukan Perda-perda yang diskriminatif dan bertentangan dengan jaminan-jaminan konstitusional.

"Rekomendasi-rekomendasi tersebut terbentuk berdasarkan temuan-temuan kita atas diskriminasi yang terjadi di seluruh Indonesia," ujar Ketua Komnas Perempuan, Kamala Chandrakirana.

Temuan-temuan tersebut, jelasnya lagi, salah satunya adalah mengenai jaminan keamanan dan keselamatan perempuan dalam Pemilu 2009, serta kekerasan dalam rumah tanggaTermasuk juga temuan menyangkut Perda-perda yang tidak berjalan terutama terkait pemakaian jilbab bagi perempuan.

"Persoalan-persoalan akibat kehadiran kebijakan daerah yang diskriminatif, belum dapat diatasi oleh sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini," tambah Kamala(rie/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Segera Eksekusi Ayin