jpnn.com - JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan kembali bahwa UUD 1945 mengamatkan kedaulatan dan kekuasaan itu ada di tangan rakyat.
Hal ini disampaikan Zulkifli dalam acara Sosialisasi 4 Pilar bersama PP Wanita Syarikat Islam (WSI) di Gedung Nusantara V, kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (28/11). Hadir dalam acara tersebut, Ketua PP WSI Valina Singka Subekti bersama ratusan peserta.
BACA JUGA: Yakinlah, Pasti Ada Solusi dari MUI untuk Jumatan di Jalanan
Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan berlangsung di 101 provinsi, kabupaten dan kota, Zulkifli mengingatkan jangan sampai kedaulatan dan kekuasaan yang dimiliki rakyat dalam memilih pemimpin dibeli oleh para calon yang bertarung menjadi pemimpin.
Menurutnya, jangan sampai hak pilih masyarakat ditukar dengan selembar rupiah, atau kain sarung dan pemberian lain. Sebab, bukan tidak mungkin para pemimpin yang dilahirkan dari cara-cara semacam itu akan tergoda untuk korupsi dan mengembalikan biaya yang telah dikelurkan selama pilkada.
BACA JUGA: Terjerat OTT KPK, Pejabat Ditjen Pajak Bantah Peras Pengusaha
"Yang berdaulat dan berkuasa itu rakyat, maka jangan ditukar dengan harga murah. Begitu sudah jadi bupati dia tidak mengurus rakyat lagi. Inilah yang harus kita sampaikan pada masyarakat, pilih yang kira-kira bisa kita percaya. Itulah kira-kira inti daripada UUD, keadulatan di tangan rakyat. Bukan lain-lain," kata Zulkifli.
Bagi masyarakat yang tidak suka dengan pemimpin yang sudah dipilih, lanjutnya, UU juga menjamin hak setiap warga negara menyampaikan aspirasi, salah satunya melalui demonstrasi. Dan jangan sampai ketidaksukaan terhadap pemerintah ditunjukkan dengan cara angkat senjata.
BACA JUGA: Habib Rizieq Minta TNI-Polri Tak Waswas soal Aksi 212
"Oh, saya tidak suka dengan pemerintah, angkat senjata, itu bertentangan dengan konstitusi. Atau pakai bom bunuh diri, ya mati. Kalau tidak mati ya ditangkap, karena tidak sesuai konstitusi kita," jelasnya.
Dia menambahkan, konsensus berbangsa dan bernegara yang diwariskan pendahulu tidak mudah mencapainya. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika semboyan negara.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Periksa Jaksa Penerima Suap dari Bos Gula
Redaktur : Tim Redaksi