jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan demokrasi ekonomi merupakan bagian dari arah kebijakan, strategi, dan pelaksanaan pembangunan sistem perekonomian nasional.
Dia menyebut karakteristik yang diwujudkan adalah sistem perekonomian nasional yang kuat, dan lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat.
BACA JUGA: Kehilangan Jabatan di MPR, Fadel Muhammad Mengadu ke Kantor Komjen Agus
Koperasi merupakan representasi perekonomian yang paling nyata dari amanat Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
UUD itu menegaskan 'Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan'.
BACA JUGA: Jafar Hafsah Meluncurkan Buku NKRI Harga Mati, Ketua MPR Berpesan Begini
Menjadikan Koperasi sebagai bangun ekonomi 'sokoguru' atau tulang punggung perekonomian nasional dan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan.
"Saya berharap pengukuhan Pengurus Koperasi UMKM Indonesia (KOMINDO) Sejahtera se-Indonesia sekaligus peluncuran Marketplace KOMINDO Sejahtera menjadi bagian dari kebangkitan per-Koperasian serta perekonomian nasional," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama KOMINDO Sejahtera, secara virtual dari Jakarta, Kamis (25/8).
BACA JUGA: Fadel Muhammad Dicopot dari Posisi Wakil Ketua MPR, Ketua Pansus BLBI DPD RI Merespons
Turut hadir antara lain, Ketua Umum KOMINDO Sejahtera Imlahyudin Tuanaya beserta segenap Jajaran, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Achmad Sapari, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Ema Rachmawati, Danrem 074/Warastratama Kolonel Inf Achiruddin, Ketua OJK Surakarta Eko Yunianto, dan Wakapolres Surakarta AKBP Gatot Yulianto.
Ketua DPR RI itu menjelaskan, selama lebih dari dua tahun, pandemi Covid-19 memicu terjadinya resesi global dan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di banyak negara.
Tercermin dari Laporan 'Global Economic Prospects', yang merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022, dari sebelumnya 4,1 persen, turun menjadi sebesar 2,9 persen.
"Lebih dari 21 juta penduduk usia kerja terdampak. Sektor perekonomian yang terdampak paling nyata adalah UMKM, mengingat lebih dari 99 persen pelaku usaha di seluruh Indonesia berasal dari sektor UMKM," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menerangkan semangat dan suasana kebatinan yang terkandung dalam rumusan pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 menekankan sistem perekonomian nasional Indonesia adalah berbeda dengan dua kutub dikotomi perekonomian yang menjadi hegemoni global.
Di satu sisi, sistem perekonomian Indonesia bukanlah sistem ekonomi sosialis, negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi.
"Sistem Ekonomi kami adalah sistem Ekonomi Pancasila, yakni pengelolaan ekonomi negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.," terang Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu menambahkan, peran koperasi sebagai Duta Ekonomi Pancasila, sekaligus sebagai sokoguru bisa ditinjau dari berbagai perspektif.
Dari perspektif keadilan dan kesejahteraan sosial, Koperasi menjadi wadah bagi pemberdayaan dan pembinaan ekonomi kerakyatan, sehingga memiliki daya tahan dan sekaligus daya saing.
Koperasi merupakan sektor perekonomian yang menjadikan kemakmuran dan kesejahteraan sosial sebagai muara tujuan.
Dalam kerangka ini, Koperasi juga menjadi sarana untuk memperjuangkan harkat dan martabat kemanusiaan
"Saya yakin dan percaya, jika bersungguh-sungguh dalam membangun komitmen kolektif dari segenap pemangku kepentingan, Koperasi akan mampu bangkit kembali," pungkas Bamsoet. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hadiri Peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR RI, Menpora Singgung Kesepakatan Para Pendiri Bangsa
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian