jpnn.com, JAKARTA - Ketum Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Nasional Rizki Safari Rakhmat mengungkapkan perubahan kebijakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait syarat pengusulan penetapan NIP PPPK berdampak positif.
Dia menyebutkan tadinya ada banyak guru honorer dengan masa kerja di bawah 3 tahun tersingkir dari pengusulan NIP PPPK.
BACA JUGA: PPPK Tak Sebaik yang Dibayangkan, Angkat Saja 300 Ribu Honorer K2 jadi PNS!
Begitu terbit surat BKN tertanggal 7 Maret 2022 akhirnya semua terakomodasi.
"Peserta PPPK guru di Jawa Barat aman. Sebelumnya sempat tersisir karena masa kerja 3 tahun itu," kata Rizki kepada JPNN.com, Rabu (16/3).
BACA JUGA: Kabar Gembira dari Pak Agus, Masa Kontrak Guru PPPK Langsung 5 Tahun, Gaji Lumayan
Bukan hanya Jabar, menurut Rizki, peserta PPPK guru di daerah-daerah lain juga terselamatkan.
Awalnya guru honorer muda banyak yang sudah patah semangat karena terganjal syarat masa kerja minimal 3 tahun.
Rizki menceritakan, surat BKN tertanggal 14 Februari yang mewajibkan harus ada surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau SPTJM masa kerja peserta dalam pengusulan penetapan NIP PPPK, awalnya memang sempat menimbulkan masalah.
Telah terjadi multitafsir dalam pengurusan usulan NIP PPPK.
Namun, dengan surat BKN 7 Maret dinyatakan SPTJM hanya berlaku untuk PPPK nonguru.
"Kami berterima kasih kepada BKN karena memperjelas SPTJM itu bukan untuk PPPK guru," ucapnya.
Dengan surat tersebut, tambah Rizki, yang sebeumnya honorer yang sempat masuk daftar peserta PPPK guru dengan masa kerja kurang dari 3 tahun, kini tidak dipermasalahkan kembali.
"Saya gembira karena sudah aman teman-teman di daerah. Mudah-mudahan SK PPPK segera terbit dan kami langsung diangkat secara resmi," pungkas Rizki Safari Rakhmat. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kontrak Guru PPPK di Temanggung Dimulai Juli 2022, Sebegini Besaran GajinyaÂ
Redaktur : Soetomo
Reporter : Mesya Mohamad