Kewenangan KPPPA Berantas Trafficking Terbentur Aturan

JAKARTA - Kementrian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengaku kesulitan dalam memberantas praktik perdagangan manusia (trafficking in person) maupun kekerasan dalam rumah tanggaBahkan Kementrian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) merasa kewenangannya berkurang karena adanya Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Kementrian Negara.

Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Sri Danti, menuding Perpres 47 Tahun 2009 yang membatasi kewenangan Kementerian PPPA

BACA JUGA: Komisi VIII Kecewa dengan Kinerja KPPPA

"KPPPA tidak bisa menjalankan operasionalKPPPA hanya bisa mengeluarkan kebijakan, menfasilitasi, dan pendampingan pada kementerian/lembaga serta pemda," ungkap Danti dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (15/9).

Akibat Perpres itulah, lanjutnya, KPPPA tidak bisa turun langsung menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, lantaran terbentur pada kementerian/lembaga teknis

BACA JUGA: Tunggu Putusan MK, Yusril Minta Kejagung Bersabar

"Ketika ada TKW yang mendapat perlakuan kasar dari majikan, KPPPA tidak bisa langsung turun karena ada Kementerian Tenaga Kerja yang menanganiDemikian juga ketika marak perdagangan perempuan dan anak, KPPPA juga tidak bisa turun langsung menyelesaikannya," tutur Danti.

Karena tidak bisa terlibat langsung, sambung Danti, akibatnya KPPPA seolah-olah tidak melakukan aksi

BACA JUGA: Hendarman Isyaratkan Yusril-Hartono Bakal Ditahan

Padahal, sambungnya, untuk melindungi perempuan dan anak, KPPPA terus mengeluarkan kebijakan baik berupa PP maupun dalam peraturan perundang-undangan.

"Progres KPPPA bisa dilihat kalau di kementerian/lembaga maupun pemda mempunyai program yang mendukung pemberdayaan perempuan serta adanya topangan anggaranMisalnya untuk Kementerian Kesehatan, ada program menekan angka kematian ibuDi Kemendiknas ada program pendidikan buta aksaraItu semua merupakan kebijakan KPPPA," beber Danti(Esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiongkok Larang Impor Kayu Ilegal RI