jpnn.com, JAKARTA - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mengatakan, ada indikasi wacana penempatan perwira TNI di kementerian/lembaga sipil bakal berlanjut serius.
Indikasi itu diantaranya dari pernyataan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Secara tegas dia mempertanyakan apakah ada pihak yang keberatan dengan wacana tersebut. ’’Dia (Luhut, Red) juga menjelaskan argumennya. Tapi dangkal dan bisa dibantah,’’ tutur dia.
BACA JUGA: Pengembangan Satuan TNI untuk Atasi Perwira tanpa Jabatan, Anggaran Siap?
Khairul juga menyimak pernyataan terbaru dari Wapres JK yang mengatakan dwifungsi ABRI tidak akan hidup lagi. Menurut dia adanya silang pendapat seperti itu, menunjukkan ada masalah koordinasi yang serius di internal pemerintah.
BACA JUGA: Oh, Ternyata Banyak Perwira TNI Tanpa Jabatan Struktural
BACA JUGA: Oh, Ternyata Banyak Perwira TNI Tanpa Jabatan Struktural
’’Presiden, Panglima, dan Menko (Luhut, Red) sudah bicara,’’ jelasnya. Tetapi kemudian keluar statement dari Wapres JK yang cenderung bertentangan.
Menurut Khairul urusan yang strategis seperti ini harus dibahas secara rapi. Sehingga informasi yang keluar ke publik tidak berbeda-beda dan justru memicu keresahan.
BACA JUGA: Jujur Saja, Pak Luhut Lebih Mengenal Prabowo ketimbang Jokowi
Menurut Khairul kalau memang dwifungsi atau sejenisnya kembali muncul, maka akan mengkhianati semangat reformasi yang berumur 20 tahun. Bagi dia keberadaan perwira aktif TNI cukup di 13 lembaga yang saat ini sudah diatur saja. Tidak perlu diperluas lagi.
BACA JUGA: Nih, Alasan Tolak Perwira TNI Diberi Jabatan di Kementerian
’’Kemudian kalau (perwira aktif TNI, Red) di Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, atau Kementerian Perhubungan, itu sudah berlebihan,’’ jelasnya. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rencana Perwira TNI Diberi Jabatan di Kementerian Masih jadi Sorotan
Redaktur & Reporter : Soetomo