jpnn.com - PADANG-Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tak setuju tentara diberi hak untuk memilih di pemilihan umum. Menurutnya, hak tersebut dapat menimbulkan masalah baru di internal TNI.
Mantan KSAD itu mengatakan, jika hak suara diberikan, suara personel TNI pasti jadi rebutan partai-partai politik yang ada. Kondisi ini jelas akan berdampak terhadap kesatuan TNI.
BACA JUGA: Pelanggar Kebijakan Bebas Visa Terbanyak dari Tiongkok
"Saya tidak setuju ya, nanti kalau hak pilih ada tentara PDI, tentara Golkar, nanti berkelahi. Partainya berkelahi tentaranya juga berkelahi," ujarnya usai memperingati Hari Bela Negara di Lapangan Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat, Senin (19/12).
Atas dasar itulah, Ryamizard melihat wacana pemberian hak suara bagi prajurit belum pas dilakukan. Perlu pendidikan panjang terkait politik atau hal seputar penyampaian aspirasi bagi personel TNI.
BACA JUGA: Sistem Pemilu Masih Diperdebatkan
Apalagi, usai Orde Baru berakhir mereka memang tak mendapat hak berpolitik. Kondisi yang telah berjalan hingga sekarang dinilai Ryamizard sudah pas.
"Bahaya (dapat hak pilih, Red), nggak boleh. Sekarang kan bagus," pungkasnya.
BACA JUGA: FPI, Baca Nih Pernyataan dari Pak Wiranto!
Untuk diketahui, RUU Penyelenggaraan Pemilu ditargetkan selesai pembahasannya tahun depan. Nantinya, UU Penyelenggaraan Pemilu akan memuat aturan terkait Pemilu yang akan dijalankan serentak mulai 2019. (adn/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mensos Bahagia Melihat Kesetiakawanan Masih Terjaga
Redaktur : Tim Redaksi