Khawatir Terjadi Perpecahan soal PT

JAKARTA  - Pimpinan DPR khawatir nuansa perpecahan yang muncul dalam rapat final Badan Legislasi (Baleg) terkait besaran parliamentary treshold (PT) akan ’meledak’ pada sidang paripurna, Selasa pekan depanWakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berharap dua opsi yang menjadi keputusan rapat Baleg tidak dipermasalahkan dan tidak didorong untuk divoting.

’’Saya ingin di paripurna nanti lebih smooth, lebih dingin, dan lebih tenang,’’ kata Priyo di Gedung DPR, Selasa (21/6).

Seperti diberitakan, pembahasan besaran PT dalam draf revisi RUU Pemilu, fraksi-fraksi terbelah menjadi dua kubu

BACA JUGA: PDIP: Benahi Buruh Migrant

Kubu pertama meminta dicantumkan usul PT sebesar 3 persen pada pasal 202Ini didukung mayoritas fraksi, seperti PKS, PAN, PPP, PKB, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.

Kubu kedua ditopang fraksi besar, antara lain, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDIP

BACA JUGA: BNP2TKI Gagal Terjemahkan Komitmen SBY

Mereka meminta ditetapkan rentang angka 2,5 hingga 5 persen sebagai ketentuan pasal 202Dalam rapat Baleg, Senin lalu, pimpinan Baleg memutuskan membawa dua alternatif PT itu ke paripurna

BACA JUGA: Nurpati Kian Tersudut, Hakim Arsyad dan Putrinya Terseret

Keputusan itu membuat Fraksi Partai Hanura walk out dari rapat.’’Saya bisa mafhum Baleg tidak bisa satu bahasa, karena masih tidak ada kesepahaman pandangan,’’ kata Priyo

Meskipun begitu, dia mengingatkan bahwa sidang paripurna mendatang hanya mengesahkan draf RUU Pemilu menjadi RUU inisiatif DPRRUU ini nantinya masih akan dibahas bersama pemerintahAlternatifnya antara dibahas Komisi II DPR atau dibentuk pansus tersendiri.

Karena itu, lanjut Priyo, belum saatnya menghabiskan energi besar dengan memvotingnya pada sidang paripurna mendatangKarena apapun hasil dari voting itu masih sangat mungkin dimentahkan kembali ketika pembahasan bersama pemerintah nanti.

’’Saya sarankan jangan voting duluBelum saatnyaKalau sudah dibahas bersama pemerintah, di situ finalnya, suka atau tidak suka,’’ ujar Ketua DPP Partai Golkar, ituPriyo mengusulkan draf itu nantinya menampung kedua opsi tersebut’’Biarkan draf itu nanti apa adanya saja,’’ tegas Priyo.

Secara terpisah, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) mengatakan angka PT 3 persen sudah cukup untuk memastikan sistem presidensialisme berjalan efektifMenurut dia, efektif atau tidaknya sistem presidensialisme tidak bisa semata-mata dengan membatasi keberadaan parpol di parlemen’’Itu memang cara yang enteng, tetapi risikonya juga tidak sedikit,’’ katanya.

Resiko itu, di antaranya, mengabaikan kecenderungan realitas multipartai di IndonesiaPadahal, tumbuhnya multipartai merupakan cara lain untuk meredam anarkisme politik’’Mari tinggalkan jalan debat menuju jalan konsensus,’’ tandas Ray(pri)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Siap Coret Qanun Pemilukada Aceh