’’Kami minta BP Migas merevisi proyek kilang apung itu,’’ tegas Wakil Ketua Pansus Angket Azhar Romli di gedung DPR, Jakarta, Senin (22/9)
BACA JUGA: SP3 Sjamsul Nursalim Cacat Hukum
Menurut dia, pembangunan kilang apung membutuhkan biaya lebih mahal, yakni USD 500 jutaBACA JUGA: KPK Punya Semua Bukti Pencairan Cek
Jadi, ada selisih USD 300 juta (sekitar Rp 2,76 triliun).Menurut dia, proyek kilang apung di laut memiliki risiko lebih tinggi
BACA JUGA: Usia Pensiun Tak Hambat Regenerasi
Itu membutuhkan mekanisme pengontrolan mutakhir (real time)’’Padahal, sistem tersebut belum dimiliki BP MigasHal itu menyebabkan pembangunan tangki apung tidak efisien,’’ ujarnyaSelain itu, lanjut Azhar, kilang apung di laut membutuhkan investasi infrastruktur yang lebih besar daripada di daratPenyebabnya seperti jarak yang jauh antara pusat produksi, pelabuhan, dan tangki apung menyebabkan biaya pemasangan pipa penyalur sangat mahalSemestinya pembangunan tangki penampung memperhatikan aspek keamanan, investasi, serta biaya operasional yang lebih murah.
Sebagaimana diwartakan, rapat Pansus Hak Angket BBM DPR telah meminta salinan kontrak pembangunan FSO untuk menyimpan minyak mentahKontrak itu ditandatangani PT Pertamina EP Cepu (anak perusahaan PT Pertamina) dengan ExxonMobil.
Namun, belakangan tim kajian dari PT Pertamina EP justru mengungkapkan tangki penampung lebih efisien dibangun di darat daripada di lautPerbedaan pendapat dua operator Blok Cepu itu mengundang Pansus Angket BBM untuk mempertanyakan dan menyelidiki rencana tersebut.
Juru Bicara Pertamina Wisnuntoro menyatakan, pembangunan kilang untuk menampung minyak dari Blok Cepu idealnya dilakukan di daratNamun, Pertamina dan Exxon mengalami kesulitan dalam pembebasan lahan’’Tapi, kalau pemda mau menyediakan dana, itu akan lebih mudah,’’ ujarnya
Staf Ahli Menteri ESDM Kardaya Warnika menambahkan, Pertamina harus bertanggung jawab dalam kontrak pembangunan kilang apung Cepu dengan ExxonSebab, kontrak pembangunan proyek tersebut berdasar kesepakatan Pertamina’’Sebelum kontrak itu direalisasikan, harus ada pembicaraan antara Pertamina dengan Exxon soal pembiayaan,’’ tegasnya
Pengamat pertambangan dari Center for Indonesian Energy and Resource Law Ryad Chairil menyambut baik kinerja Pansus Hak Angket BBM tersebutDia minta agar pansus lebih fokus terhadap kasus yang akan dibongkar
Menurut dia, selama ini langkah pansus terkesan pragmatis dan tidak memiliki arah yang jelasSebab, hampir semua anggota tidak memiliki kemampuan di bidang migas(yun/owi/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BHD Janji Teruskan Visi-Misi Kapolri Sutanto
Redaktur : Tim Redaksi