JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta memantau penggunaan anggaran di daerahPasalnya, ada temuan banyak kebocoran anggaran di daerah terutama yang berkaitan dengan program pusat.
"Ini bukan isu tapi fakta di lapangan
BACA JUGA: Hatta Dukung Jatim Kebagian Saham West Madura
Anggaran yang digelontorkan pusat ke daerah tidak digunakan sesuai peruntukannyaPolitisi Golkar itu mencontohkan pengadaan kapal tangkap dan benih di daerah yang pada praktiknya lebih pada pendekatan pertemanan ataupun faktor politik lokal
BACA JUGA: Kuota BBM Subsidi Diusulkan Ditambah
Menurut Firman, kebocoran anggaran di daerah bukan hanya untuk KKP saja
BACA JUGA: 2012, Konsumsi BBM Subsidi Diprediksi 45,6 Juta KL
Karena itu pemerintah pusat harus mengawasi ketat penggunaannya, jangan hanya dilepas ke daerah begitu sajaSebab pertanggungjawabannya tetap di pusat," tuturnya.Karenanya Firman menegaskan, Komisi IV bersikap semakin hati-hati dalam menambah anggaran kementerian/lembaga"Kita khawatir saja, azas manfaatnya tidak ada."
Di sisi lain Sekjen KKP Gelwin Yusuf mengungkapkan, dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah disesuaikan dengan usulan BapedaNamun, plafonnya bisa diubah lagi sebelum diajukan ke DPR RI untuk ditetapkan"Kalau memang ada temuan banyak kebocoran, anggarannya bisa kita tinjau lagi," tandasnya(Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kadin Malaysia Dirayu Investasi Properti
Redaktur : Tim Redaksi