jpnn.com - JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) mendesak Presiden Joko Widodo melibatkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dilibatkan untuk dalam proses seleksi calon Kapolri pengganti Jenderal Sutarman. Alasannya, pelibatan kedua lembaga tersebut bisa mengeliminasi adanya dugaan politik dagang atau balas budi dalam pemilihan Kapolri yang baru.
"Pada intinya KMS mengingatkan Presiden Jokowi bertindak hati-hati dan bijaksana dalam memilih calon Kapolri," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto kepada wartawan saat mengelar konferensi pers di kantor ICW di Jakarta, Jumat (9/1).
BACA JUGA: Tegaskan Tak Ada Kejanggalan di Sengketa Pilkada Tapteng
KMS merupakan gabungan dari berbagai lembaga yang serius mengawasi proses seleksi calon Kapolri. Selain ICW, ada pula dua lembaga lainnya, yakni Lingkar Madani dan Institute for Criminal Justice Reform.
Agus menjelaskan penunjukan Kapolri harus didasari pada aspek kepemimpinan (leadership), integritas, rekam jejak, kapasitas, dan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda reformasi dan antikorupsi. Makanya kata dia, sebaiknya Jokowi juga tidak memilih figur Kapolri hanya karena dia dianggap berjasa terhadap dirinya selama masa Pilpres maupun titipan partai tertentu.
BACA JUGA: Kepala BKN Dorong Pegawai Tingkatkan Mutu Layanan Publik
Selain itu, calon Kapolri yang nantinya dipilih juga tidak bermasalah atau berpotensi menimbulkan masalah. Hal ini penting agar pemerintahan Jokowi-JK kedepan tidak terganggu atau tercoreng kredibilitasnya.
"Bahkan tersandera dengan persoalan korupsi, Hak Asasi Manusia, pencucian uang atau persoalan hukum lain yang dilakukan oleh Kapolri ataupun yang terjadi di internal Kepolisian," katanya.
BACA JUGA: 2014, BPOM Sita Obat-obatan Berbahaya Senilai Rp 25 Miliar
Sementara itu, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan seharusnya Jokowi konsisten dengan sikapnya. Kala memilih menteri, PPATK dan KPK dilibatkan dengan harapan menghasilkan para pembantu yang berintegritas dan memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi.
"Kalau proses pemilihan menteri dilibatkan, seharusnya seleksi calon Kapolri juga dong," katanya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenkop UKM Bakal Bekukan 61 Ribu Koperasi
Redaktur : Tim Redaksi