JAKARTA - Pengamat politik Yudi Latif menilai, cara-cara yang ditempuh oleh Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mempertahankan dan memperkokoh kekuasaanya sudah menjurus ke arah soft otoriterian. "Kalau hanya sebatas pemenuhan azas-azas demokrasi, dukungan politik yang dia dapat dari rakyat sudah lebih dari cukupTapi kelihatannya SBY kurang percaya diri lalu menggunakan soft otoritarian untuk menambah dukungan politiknya melalui penguasaan lembaga legislatif," ujar Yudi Latif, usai diskusi bersama pimpinan kelompok DPD di MPR, John Pieris dan pakar hukum Tata Negara Irmanputra Sidin, di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (14/10)
BACA JUGA: SBY Beber Rambu-rambu Koalisi
Perilaku politik SBY yang soft otoriterian dengan cara menguasai lembaga legislatif itu, lanjutnya, sekaligus telah mencederai proses demokrasi yang saat ini tengah berproses di Indonesia
BACA JUGA: SBY Janjikan Kabinet Wakili Semua Daerah
"Koalisi besar ini paling lama hanya berusia 3 atau 4 tahun ke depanMenurut Yudi, jika SBY pada akhirnya harus memilih diantara banyak profesional dengan latar belakang institusi parpol, silakan saja
BACA JUGA: Laporkan Aktivis ICW, Kejagung Menuai Kritik
Yang penting mereka itu harus diperlakukan secara profesionalJangan sampai terjadi perlakuan yang istimewa karena pada akhirnya akan jadi bumerang.Sementara pakar hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menegaskan, di tengah kuatnya upaya SBY untuk menguasai DPR, maka DPD mestinya memperlihatkan sikap mengkritisi"Fraksi-fraksi sudah di tangan SBY, satu-satunya yang diharapkan bisa mengontrol pemerintahan dan DPR itu hanya DPD," imbuh Irman.
Tapi harapan itu agak sulit juga untuk dititipkan ke DPD, mengingat di level pimpinannya kurang merakyat dan terpesona dengan jabatan barunya"Jangankan dengan rakyat, dengan pers saja pimpinannya tidak punya kemampuan berkomunikasi secara baik dengan persJadi rakyat jangan bermimpi kalau DPD itu efektif mengontrol kekuasaan," kata Irman.
Hal senada juga diungkap oleh Pimpinan Kelompok DPD di MPR, John Pieris"Selain dililit spiral kekuasaan, kemampuan dan kinerja anggota DPD ke depan harus dipertanyakan terlebih dahuluIni fakta yang tidak perlu disembunyikan," pungkas John Pieris.
Menyinggung prilaku soft otoriterian yang saat ini dilakukan oleh presiden, Anggota DPD asal Maluku itu menegaskan bahwa tindakan itu saat ini tidak bisa lagi disebut sebagai sesuatu yang tersembunyi alias laten"Hasrat untuk menguasai semua lembaga legislatif oleh presiden itu sudah menjadi manifesto," tegasnya(fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Syekh Puji Bebas, Jaksa Lakukan Perlawanan
Redaktur : Soetomo