jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo menyatakan, pembentukan panitia khusus pemilu presiden (Pansus Pilpres) yang direkomendasikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Senin (1/9), tidak ada urgensinya.
"Mewakili fraksi partai untuk tidak menerima kesimpulan di angka kedua. Pertama menyangkut urgensi, kedua kita tidak mau terus menerus terlibat dalam hiruk pikuk. Kami memandang tdk ada urgensinya, terus terang," tegas Arif usai menghadiri rapat yang dimpimpin Ketua Komisi II dari Fraksi Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa.
BACA JUGA: Ratu Atut hanya Divonis 4 Tahun Penjara
Pembentukan Pansus Pilpres menjadi kesimpulan kedua RDP. Yang pertama, komisi bidang pemerintahan itu dapat menerima laporan pertanggungjawaban KPU/Bawaslu terkait penyelengaraan pemilu 2014 dengan catatan.
Namun, upaya FPDIP menolak rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan DPR dan dibahas dalam Paripurna DPR mendatang, kandas. Sebab, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu kalah jumlah di parlemen.
BACA JUGA: Sendirian, PDIP Gagal Hadang Pembentukan Pansus Pilpres
Apalagi PKB dan Hanura yang jadi teman koalisi PDIP mengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla di Pilpres lalu absen di rapat itu.
Sementara, fraksi-fraksi pendukung Pansus Pilpres, seperti Golkar, PAN, PKS, PPP dan Demokrat terlihat solid. Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih ini semuanya sepakat agar Pansus Pilpres segera dibentuk.
BACA JUGA: Tidak Ada Sabu di Tangan AKBP Idha Saat Ditangkap di Malaysia
Sementara Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa, mengatakan jika komisi yang dia pimpin hanya bisa memberikan rekomendasi atas pembentukan Pansus Pilpres. Karena jadi tidaknya Pansus dibentuk akan bergantung pada dinamika di Paripurna DPR RI nantinya.
"Komisi II hanya bisa memberi rekomendasi, soal jadi atau tidak tergantung paripurna. Saya teken, secepatnya saya serahkan ke paripurna," singkat politikus Partai Golkar itu.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Baru Harus Prioritaskan Reformasi Regulasi
Redaktur : Tim Redaksi